Menu

Mode Gelap
Bersama Pemkab Ponorogo, UMPO Launching Aplikasi Digital-Media Reka Creative Desa Gagal Pengereman, Hasil Penyelidikan Laka Bus Wisata di Magetan Grup Band Slank Bakal Ramaikan Kota Tidore 3 Terdakwa Kasus Ambruknya Seluncur Kenpark Diadili di PN Surabaya Operasi Skala Besar Gengster, Jajaran Polrestabes Surabaya Amankan 26 Orang Pemuda

Kanal Birokrasi · 27 Okt 2022 08:36 WIB

Tak Ada Politisasi, Pembangunan Dam Mujur Murni untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Pulau Lombok


					Tak Ada Politisasi, Pembangunan Dam Mujur Murni untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Pulau Lombok Perbesar

Anggota DPR RI Bambang Kristiono mengatakan pembangunan Dan Mujur untuk meningkatkan kesejahteraan petani.(Foto: Dok pribadi/HBK)

MATARAM, KANALINDONESIA.COM – Pembangunan Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah kini sedang bersiap memasuki tahapan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Warga Terdampak atau Land Acquistion and Resetlement Action Plan (LARAP).

Namun, di tengah proses yang sangat penting tersebut, justru ada pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh dengan menyebarkan kabar bahwa pembagunan Dam Mujur ini adalah intrik politik belaka.

Sebagai pihak yang berada di garis depan dalam memperjuangkan pembangunan Dam Mujur, anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) H Bambang Kristiono, SE (HBK) angkat bicara terkait ulah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menegaskan, bahwa pembangunan Dam Mujur sangat jauh dari intrik politisasi.

“Tidak ada politisasi dalam pembangunan kembali Dam Mujur ini. Pertarungan politik itu adalah hajatan lima tahunan. Sebelum dan sesudah gelaran hajatan Pemilu tersebut adalah waktu bagi anggota DPR RI untuk bekerja keras buat rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandas HBK, dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).

Adanya potongan Video yang menuding pembangunan Dam Mujur ini sebagai intrik politik yang beredar di tengah-tengah masyarakat melalui aplikasi perpesanan.

Dalam video tersebut secara terang-terangan, Partai Gerindra di mana HBK berkhidmat, dituding hanya menunggangi, memanfaatkan pembangunan Dam Mujur ini hanya untuk kepentingan politik sesaat.

HBK menegaskan, jika pun dirinya kini berada di garis yang paling depan untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur yang telah tertunda lebih dari 40 tahun ini, sepenuhnya hal itu dilakukannya sebagai wujud ikhtiar dirinya dalam memenuhi salah satu janji kampanyenya pada Pemilu 2019 lalu, dimana HBK ingin mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup para petani di P. Lombok.

Karena itu, HBK memastikan bahwa pembangunan Dam Mujur ini murni untuk kepentingan para petani di Pulau Seribu Masjid.

Dengan daya tampung air hingga 23,03 juta meter kubik dan panjang tubuh bendungan hingga 2,8 kilometer, Dam Mujur setelah beroperasi, dipercaya akan mampu mengairi sedikitnya 6.181 hektare lahan pertanian.

Jika kini lahan-lahan pertanian tersebut hanya satu kali panen dalam setahun, nantinya dengan keberadaan Dam Mujur, para petani pemilik lahan bisa panen tiga kali setahun.

Selain itu, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga akan memberikan jaminan dan kepastian tersedianya air baku buat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ,di wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal sebagai daerah kering.

Kawasan yang di dalamnya terdapat Sirkuit Mandalika ini adalah destinasi pariwisata super prioritas nasional, yang harus dijaga keberlangsungannya.

“KEK Mandalika harus sukses, karena dampak positifnya bagi peningkatan perekonomian dan pariwisata Pulau Lombok. KEK Mandalika jangan sampai ada masalah di kemudian hari karena keterbatasan air baku mengingat keberadaannya di daerah kering,” tandas HBK.

Di lain sisi, keberadaan Dam Mujur juga bisa menjadi sumber energi baru dan terbarukan yang akan menjamin pasokan energi bagi KEK Mandalika dan kawasan-kawasan lainnya di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Dan yang tidak kalah penting, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga kelak akan mampu memberikan dan meningkatkan kekayaan (welth) para pemilik lahan di sekitaran bendungan tersebut.

Setelah bendungan selesai dibangun, maka harga tanah di sekitaran bendungan akan melonjak tinggi, sehingga, kekayaan para pemilik lahanpun dengan sendirinya akan meningkat drastis pula.

“Tolong sekarang dicek harga tanah di sekitaran Bendungan Meninting, harganya sudah mirip-mirip dengan harga tanah yang ada di Kota Mataram”, kata HBK meyakinkan.

Oleh karena itu, HBK menegaskan, proyek pembangunan Dam Mujur ini diperjuangkan oleh Ia dan teman-temannya, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani di Pulau Lombok. Bukan untuk kepentingan Partai Gerindra, apalagi kepentingan diri pribadinya.

“Kalau hanya untuk kembali berangkat ke Senayan, in syaa Allah tanpa Dam Mujur sekalipun masih ada ikhtiar-ikhtiar lain yang bisa kita lakukan,” katanya.

“Kebetulan saja, yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan yang memperjuangkannya di Pemerintah Pusat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra,” imbuh HBK.

Beredarnya kemunculan video yang menyudutkan dirinya dan Partai Gerindra tersebut, HBK memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah menyurutkan tekad dan langkah dirinya bersama Partai Gerindra untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur ini.

Dengan tegas tokoh kharismatik Bumi Gora ini menyampaikan, bahwa dirinya merasa bangga, dan memberi apresiasi atas perjuangan dan kerja keras Pemkab Lombok Tengah yang dipimpin kadernya, telah berhasil meyakinkan tokoh-tokoh maupun masyarakat terdampak tentang kelanjutan proyek Dam Mujur ini.

“Saya meyakini, Dam Mujur ini akan banyak membawa faedah dan manfaat bagi para petani di Pulau Lombok. Saya berjanji akan fokus, dan bekerja untuk mengantarkan terwujudnya pembanguan Dam Mujur ini sebagaimana yang telah dicita-citakan dan diharap-harapkan realisasinya oleh para petani di Pulau Lombok selama ini,” tandas HBK.

Setelah sempat tertunda, kegiatan LARAP Dam Mujur akan mulai dilakukan pada bulan Oktober ini. Sebelumnya, Pemkab Loteng dengan masyarakat terdampak telah mencapai kata mufakat untuk kelanjutan proses LARAP.

Nantinya, setelah proses LARAP yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Pemkab Loteng tsb tuntas dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan.

Dengan begitu, Pemerintah Pusat akan siap mengangarkan konstruksi pembangunan Dam Mujur melalui APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.(dan_kanalindonesia.com)

Artikel ini telah dibaca 62 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Universitas Hamzanwadi Siapkan Karier Mahasiswa Sebelum Lulus Kuliah

7 Desember 2022 - 17:54 WIB

Puluhan KK Korban Gusuran KEK Mandalika Tempati Hunian Baru

7 Desember 2022 - 09:52 WIB

Anggota DPR RI F-PDIP Rachmat Hidayat Bantu Penyandang Disabilitas di Lombok Timur

7 Desember 2022 - 09:39 WIB

Demi Wujudkan 1 Juta Al-Qur’an, Pemdes Permis Hadirkan Habib Ahmad Alhabsy

7 Desember 2022 - 08:37 WIB

Pantau Pencairan BLT di Lombok Timur, Rachmat Hidayat Ajak Penerima Bantuan untuk Bersyukur

3 Desember 2022 - 17:19 WIB

Gelar IC Fanres Ke-7, Fatepa Unram Siap Dukung Optimalisasi Inovasi Teknologi Sumber Daya Alam NTB

22 November 2022 - 13:21 WIB

Trending di Kanal NTB