“Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau Presidensiil? Jawabnya adalah Pancasila. Yang merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat. Saya katakan di sini Demokrasi Pancasila itu bukan teori yang tidak bisa diwujudkan,” sebut LaNyalla.
Mantan Ketum PSSI itu menegaskan, Pancasila merupakan sumber segala hukum yang seharusnya dijadikan pedoman, termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa. Dari tatanan sila-sila Pancasila, yakni membangun manusia Indonesia yang Berakhlak, Beradab dan Bersatu, kata LaNyalla, diharapkan akan memunculkan para Hikmat Kebijaksaan, yang mewakili suara rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan penting terhadap bangsa dan negara melalui musyawarah mufakat.
“Termasuk memilih siapa yang diberi ‘mandat’ untuk memimpin pemerintahan. Sehingga diharapkan Keadilan Sosial terwujud. Itulah Demokrasi Pancasila. Itulah Presidensiil yang diinginkan para pendiri bangsa,” tuturnya.
Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya Amandemen konstitusi ke-5 dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Hal ini dilakukan karena DPD RI menilai semangat amandemen konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 sudah cukup banyak melenceng dari harapan para pendiri bangsa.
“Sebab, hari ini kita melihat sekian banyak Undang-Undang yang dikatakan merupakan Derivatif dari Konstitusi, yang dalam kenyataannya menyusahkan rakyat,” tegas LaNyalla.
Sementara Ketua Majelis Mubaligh Muda Indonesia, Dr (c) S. Aminuddin SE. MM. MPD, menyampaikan bahwa generasi muda harus memanfaatkan gadget atau menguasai teknologi.
“Karena saat ini dan masa depan teknologi sudah menguasai segala aspek kehidupan manusia. Karena itu saya mengajak mahasiswa maupun pelaku UKM dan ekonomi rakyat lainnya untuk siap akan kehidupan ke depan,” katanya.
Namun Aminudin mengingatkan pentingnya punya ilmu agama. Sebagai jalan terang dalam berkehidupan, berkebangsaan dan bermasyarakat.
Dalam bidang energi, Arie Gumilar, mengatakan pentingnya kedaulatan negara. Menurutnya bangsa yang kuat harus menguasai tiga hal yaitu kedaulatan pangan, ekonomi dan energi.
“Tapi sekarang ini negara kita tidak berdaulat. Banyak sektor energi yang dikuasai asing. Padahal kedaulatan energi mutlak untuk anak bangsa. Kalau tidak dikuasai, kita semua akan menjadi pembantu di rumah sendiri,” katanya.
Oleh karena itu, pemudalah yang bisa merebut kedaulatan tersebut. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa.
“Bangsa Indonesia sudah buktikan bahwa pemudalah yang bisa merubah dunia ini. Sejak lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, kemerdekaan, tahun 66 dan juga reformasi. Penggeraknya adalah pemuda,” katanya lagi.
Ali Mahsun Atmo sebagai orang yang berkecimpung di bidang usaha kecil, UMKM dan pelaku ekonomi rakyat, menjelaskan bahwa jutaan pelaku ekonomi rakyat gulung tikar karena pandemi.
Dalam kesempatan itu Ali menyampaikan agar DPD RI memperjuangkan aspirasi para pedagang dan pelaku ekonomi rakyat.
“Kita minta tolong ke Pak Ketua DPD agar disampaikan ke Presiden. Kita minta adanya pemutihan BI checking dan pemutihan beban bunga kredit rakyat yang tertunggak,” jelasnya.
Menurut Ali, negara Indonesia di masa mendatang adalah gula-gula ekonomi yang akan direbut oleh negara lain.
“Makanya pemuda harus bergerak dan berjuang. Supaya ke depan para pemimpin benar-benar memperhatikan rakyat,” jelasnya lagi.(*)
