Pemerintah Pusat mentargetkan pada tahun 2024 nanti prevalensi stunting adalah 14 %. Sehingga harus ditangani lintas sektor dan multi sektor termasuk melibatkan kegotongroyongan masyarakat. Kabupaten Ponorogo pada 2023 harus menentukan prevalensi stunting di bawah 14%, jika masih ada kecamatan yang masih tinggi angka satuntingnya atau pada angka 14% atau diatasnya harus segera ditentukan locus stunting desannya untuk mempercepat penurutan angka stunting.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Sumarno menyampaikan, sudah ada 8 langkah konfergensi yang saat ini dalam proses dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Diantarannya analisia, komitmen bersama mendukung rencana intervensi agar kondisi stunting segera menurun di tahun 2021 dan 2022.
Rekomendasi hasil analisis stunting diantaranya yaitu perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi, perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau rumah tangga 1000 HPK, perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten dan desa, perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi.
Hasil analisis dan deklarasi serta komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dan program hari ini disepakati bisa masuk pada program tahun 2022.
Kementerian dalam negeri akan melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penanggulangan Stunting (KP2S) khusus di lokus stunting.
Sementara Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan,” semua pihak yang terkait dengan intervensi penurunan stunting ini agar bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjawab tuntutan serta harapan masyarakat akan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bahu membahu dalam melaksanakan setiap aksi intergrasi penurunan stunting sehingga dapat menurunkan prevelensi stunting yang ada di Kabupaten Ponorogo,”terang Bupati Sugiri.
Lebih lanjut Kang Giri mengatakan,”demikian halnya dengan Kepala Desa, khususnya desa yang masuk dalam penetapan desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi agar kepala desa memprogramkan dan menganggarkan dalam APBDes setiap tahun untuk kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di desanya masing-masing,”tegasnya.
Penilaian kinerja yang dalam hal ini dilakukan oleh Tenaga Ahli LGCB-ASR Regional 1 Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri, adalah sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Pencegahan stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Jika tidak, maka akan menjadi beban kita semua ke depan. Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku. Semua pihak harus ikut berperan karena pemerintah tidak bisa berperan sendirian, jadi harus ada keterlibatan juga dari pihak swasta, karena ini adalah kerja besar. Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
Hasil riset kesehatan dasar (RISKESDAS) 2018 angka stunting di Ponorogo 30,8%. Sedangkan data dari bulan timbang Maret 2021 angka stunting 16,26%, angka ini menurun dibanding bulan timbang Agustus 2020 yang sebesar 16,86 %.
Dalam rangka menurunkan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu yang diantaranya yaitu Keputusan Bupati Ponorogo nomor : 188.45/661/405.27/2021 tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ponorogo tahun 2021; Keputusan Bupati Ponorogo nomor 188.45/1103/405.09/2021 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ponorogo.
