Puan Ajak Perempuan Indonesia Agar Jangan Ada Normalisasi KDRT

- Editor

Jumat, 4 Februari 2022 - 18:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendapat sorotan dari Puan Maharani yang merupakan perempuan pertama menduduki puncak pimpinan DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani ini mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hal yang sama sekali tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun. Oleh karenanya, normalisasi segala bentuk KDRT tidak boleh terjadi.

“KDRT sama sekali tidak dapat dibenarkan. Namanya KDRT ya tetap KDRT, apapun alasan di baliknya. Karena itu, saya mengajak semua pihak khususnya perempuan, sebagai pihak yang kerap menjadi korban, untuk tidak sedikit pun menormalisasi KDRT,” ujar Puan, Jumat (4/2/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah berada dalam kondisi darurat KDRT. Puan menyebut, bahkan banyak kasus-kasus KDRT yang kemudian tidak lanjut diproses hukum karena korban merasa takut atau malu.

Baca Juga :  Danlantamal III Jakarta Ikuti Shalat Idul Adha 1445 H /2024 M di Kolat Koarmada I

“Saya bisa memahami perasaan seperti itu. Tapi perlu diingat, KDRT itu bukanlah suatu aib. Sebagai perempuan, kita harus bisa membela hak-hak kita dan menjaga kehormatan sebagai insan manusia yang setara,” imbuh Puan.

Puan mengatakan, persoalan KDRT tidak boleh dianggap sebagai hal yang normal dan biasa karena bisa berdampak pada sakit bahkan trauma fisik dan juga psikis.

“Jadi bagi para korban KDRT, jangan pernah takut meminta pertolongan apabila mengalami kekerasan dari pasangannya,” tegasnya.

Baca Juga :  Jurnalis KOMPAK Berkurban 4 Sapi dan 2 Kambing

Puan mengingatkan, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang disahkan di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

“Payung hukum yang dibuat di era kepemimpinan presiden perempuan pertama Indonesia ini, harus menjadi pelindung bagi perempuan-perempuan atau ibu-ibu di Tanah Air dari ancaman KDRT, dan juga sebagai alat perjuangan untuk mencari keadilan,” kata Puan.

Oleh karena itu, mantan Menko PMK ini mengajak para perempuan Indonesia yang menjadi korban atau melihat KDRT yang dialami sesamanya untuk tidak tinggal diam.

“Dengar dan dukung para korban-korban dengan menghargai keberanian mereka mengungkap apa yang mereka alami di hadapan hukum, agar Indonesia terbebas dari kasus-kasus KDRT,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kapolda Jateng Hadiri Sholawatan di Pabelan
Danlantamal III Jakarta Ikuti Shalat Idul Adha 1445 H /2024 M di Kolat Koarmada I
Jurnalis KOMPAK Berkurban 4 Sapi dan 2 Kambing
Tes Parameter Jadi Acuan Kesiapan Atlet Jelang Porkab dan BK Porpov
Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya
Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa
MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi
Perkuat Layanan Hukum Bidang Perdata, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Kejari Surabaya

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 11:05 WIB

Kapolda Jateng Hadiri Sholawatan di Pabelan

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:56 WIB

Danlantamal III Jakarta Ikuti Shalat Idul Adha 1445 H /2024 M di Kolat Koarmada I

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:22 WIB

Jurnalis KOMPAK Berkurban 4 Sapi dan 2 Kambing

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:34 WIB

Tes Parameter Jadi Acuan Kesiapan Atlet Jelang Porkab dan BK Porpov

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:20 WIB

Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

Jumat, 14 Juni 2024 - 12:28 WIB

Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:16 WIB

MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:41 WIB

Perkuat Layanan Hukum Bidang Perdata, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Kejari Surabaya

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Jun 2024 - 22:46 WIB