SURABAYA KANALINDONESIA.COM  – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Timur mengkritisi masih rendahnya penyerapan Tahun Anggaran (TA) 2021 yang terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.  Melalui Juru Bicara Fraksnya Mahdi,dalam tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir TA 2021 di Gedung DPRD Jatim, Senin (4/4/2022), menyampaikan  bahwa Belanja Daerah Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2021, dengan total target Rp 36,6 triliun, terealisasi Rp 33,8 triliun lebih atau sekitar 92,44 persen. Realisasi itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

“Ppertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 tumbuh sebesar 3,57 persen. Hal ini kami memaklumi karena pandemi Covid-19. Sayangnya dari data tersebut menandakan penyerapan anggaran tahun 2021 masih rendah di beberapa OPD Pemprov Jatim. Maka Gubernur dan jajarannya agar melakukan evaluasi ke depannya,” Kata politisi asal Probolinggo itu .

Sementara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD TA 2021, dari Sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 3,651 triliun lebih. Hal ini dinilai Fraksi PPP membutuhkan perhatian dari segi perencanaan eksekutif terkait penyerapan anggaran yang terealisasi kurang sempurna.

“Hasil pengamatan kami masih banyak permasalahan infrastruktur, pengangguran, dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial,” lanjut dia.

Mahdi juga menyebutkan, bahwa dari target penerimaan PAD tahun 2021 sebesar Rp17,12 triliun lebih, realisasi meningkat sebesar Rp18,9 triliun lebih. Menurutnya, selama ini PAD selalu didominasi Pajak Daerah khususnya diperoleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PBBKB.

“Masih banyak kegiatan APBD yang berkualitas rendah, dengan kekuatan Belanja APBD Tahun Anggaran 2021  dengan target RP 36,6 triliun lebih dan realisasi Rp33,8 triliun lebih atau sebesar 92,44 persen, maka patut disayangkan,” ucap dia.

Sebagai bentuk akuntabilitas LKPJ, maka Fraksi PPP berharap kepada Pemprov Jatim terus mencari solusi terbaik terhadap pengawasan serta pelaksanaan kegiatan bersumber APBD. Salah satunya penyusunan sistem mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif, baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kritikan lain dating dari  Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur yang mempertanyakan analisis dan strategi khusus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam mengembangkan bauran sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pasalnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim tahun 2021 belum disampaikan.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Daniel Rohi, ketika menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terkait LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran (TA) 2021.

“Dokumen LKPJ tahun 2021 belum menunjukkan analisis serta strategi khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan bauran sumber energi baru dan terbarukan di wilayah Provinsi Jawa Timur,” kata Daniel Rohi.

Bahkan, Daniel Rohi menerangkan, dalam operasionalisasi seluruh gedung perkantoran yang dimiliki Pemprov Jawa Timur beserta BUMD yang dikembangkan, tidak terdapat pula keberpihakan terhadap energi baru dan terbarukan (EBT).

Fraksi PDI Perjuangan berasumsi, beberapa pemaparan LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun 2021 terkait energi panas bumi, cenderung merupakan perencanaan dari pemerintah pusat.

“Sedangkan sumber energi baru dan terbarukan seperti panas matahari (sel surya) dan energi arus air (microhydro) yang sangat dimungkinkan untuk diadopsi, ternyata tidak memperoleh perhatian yang cukup,” tegas Daniel Rohi.

Padahal, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, berdasarkan pantauan dari BMKG, potensi iradiasi di wilayah Jawa Timur dalam menunjukkan tingkat lamanya penyinaran matahari memiliki rerata 74 persen. Bahkan, lamanya penyinaran matahari itu dalam waktu tertentu sanggup mencapai 100 persen.

“Sangat disayangkan jika potensi yang luar biasa tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya. Nang