BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2027 mulai menjadi perhatian kalangan legislatif. Di tengah persiapan penyusunan arah kebijakan anggaran tersebut, Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam rutinitas perencanaan yang hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi.
Sandi menegaskan, anggaran daerah harus disusun berdasarkan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Bukan sekadar mengulang program tahun sebelumnya, apalagi merancang kegiatan berdasarkan kepentingan internal birokrasi tanpa melihat kebutuhan warga di lapangan.
Menurutnya, APBD merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah hadir menjawab persoalan publik. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai program yang disuguhkan tidak terasa di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus jeli dan cerdas dalam menentukan kebijakan sesuai kebutuhan publik,” tegas Sandi dalam keterangan pers, Selasa (3/11/2026).
Predikat Rawan Korupsi Harus Menjadi Bahan Evaluasi
Dalam momentum penyusunan APBD 2027, Sandi turut mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak mengabaikan persoalan integritas dan tata kelola keuangan daerah.
Ia menilai, pengalaman Bandung Barat yang pernah mendapatkan predikat sebagai daerah rawan korupsi harus menjadi bahan introspeksi bersama, baik bagi jajaran eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, pemulihan kepercayaan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui slogan maupun pernyataan komitmen. Perubahan harus dibuktikan melalui proses penganggaran yang transparan, akuntabel, serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok.
“Ini harus menjadi cambukan dan introspeksi total bagi kita semua. Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, dimulai dari cara kita menyusun anggaran,” ujarnya.
Sandi juga mengingatkan bahwa kecintaan terhadap daerah harus diwujudkan melalui tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.
Baginya, mencintai Bandung Barat berarti menjaga uang rakyat, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
JANGAN SAMPAI SEMANGAT PEMEKARAN KEHILANGAN MAKNA
Sandi kemudian mengajak seluruh pemangku kebijakan kembali mengingat tujuan awal pembentukan Kabupaten Bandung Barat melalui perjuangan pemekaran daerah.
Pemekaran, kata dia, bukan sekadar perubahan wilayah administrasi pemerintahan. Ada harapan besar masyarakat di dalamnya, yakni pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setelah bertahun-tahun menjalankan otonomi daerah, pemerintah harus mampu menunjukkan hasil nyata dari kewenangan yang dimiliki.
“Pemekaran Bandung Barat bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan dan harapan masyarakat. Tujuannya jelas: pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih merata, rakyat lebih sejahtera. Kalau masih banyak warga yang belum merasakan manfaatnya, berarti ada yang harus kita perbaiki bersama,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi Bandung Barat, mulai dari sektor pertanian, pariwisata hingga sumber daya alam. Potensi tersebut semestinya menjadi kekuatan ekonomi daerah dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
KRITIK PERENCANAAN COPY-PASTE MUSRENBANG JANGAN SEKEDAR SEREMONIAL
Persoalan lain yang menjadi sorotan Sandi adalah kecenderungan perencanaan program pemerintah yang dinilai masih monoton dan berulang dari tahun ke tahun.
Ia mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak sekadar mengadopsi kegiatan sebelumnya tanpa evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan manfaatnya.
Program yang terus berulang tanpa inovasi, menurutnya, berisiko menjauhkan kebijakan pemerintah dari persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat.
