SURABAYA KANALINDONESIA. COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya yang mengatasnamakan Cipayung Plus Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jatim.
Mereka menggelar aksi demo menuntut pemerintah pusat tidak membuat peraturan yang menambah beban rakyat makin berat di tengah upaya pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19.
Dengan pengawalan cukup ketat dari aparat kepolisian, sejumlah bendera almamater pergerakan mahasiswa diantaranya PMII, HMI, GMKI, PMKRI dan lain sebagainya dibawa masing masing kelompok yang menyatu di halaman luar gedung DPRD Jatim Jl Inderapura no 1 Surabaya itu.
Dalam orasinya para pendemo mengingatkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat terkesan ambigu dan malah semakin memperberat beban masyarakat. Ini bisa dilihat dari harga sejumlah kebutuhan pokok yang naik drastis. Seperti minyak goreng, BBM dan PPn.
“Bagi kami mobil Alphard, jam Rolex naik itu tak masalah karena kami belum bisa beli. Tapi kalau minyak goreng mahal, pertalite langka itu jelas berpengaruh bagi kami karena hampir setiap hari kami mengkonsumsi gorengan dan naik motor,” kata perwakilan dari PMII.
Oleh karena itu mahasiswa meminta pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM Pertamax. Sebab, gara-gara Pertamax naik maka Pertalite menjadi langka. Ini sama saja kebijakan bohong karena menyengsarakan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Di tengah upaya percepatan pemulihan ekonomi tapi pemerintah justru membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan pemulihan ekonomi. Misal, harga BBM naik, Minyak Goreng naik dan PPn juga naik,” tegas pria berparas ganteng ini.
Ia mendesak agar aspirasi yang diperjuangkan mahasiswa didukung DPRD Jatim dengan cara membuat surat tertulis terkait tuntutan Cipayung Plus Surabaya ditandatangani pimpinan DPRD Jatim untuk dikirim ke DPR RI dan pemerintah pusat.
“Kami beri waktu seminggu, jika tidak ditindaklanjuti Cipayung Plus Surabaya akan menagih dan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,” tegasnya.
Juru bicara aksi lainnya, menilai kebijakan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran itu bulsit karena harga BBM naik dan PPn juga naik sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk mudik karena tak memiliki uang yang cukup untuk mudik.
Secara garis besar, tuntutan yang disampaikan mahasiswa Cipayung Plus Surabaya adalah menuntut menteri ESDM memberikan klarifikasi dan tanggapan terkait kenaikan harga BBM secara komprehensif. Menuntut pemerintah mengembalikan harga BBM yang pro rakyat serta jaminan ketersediaan BBM bersubsidi selalu ada.
Selanjutnya, menuntut stabilisasi ekonomi akibat pandemi Covid-19, mendesak kepolisian mengusut mafia minyak goreng, mendesak pemerintah mengintervensi harga CPO internasional karena Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia, dan meminta Pemkot Surabaya bersama Pemprov Jatim melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami juga menolak kenaikan PPn 11 Persen karena pemerintah punya jaminan terhadap pemulihan ekonomi,” tegas perwakilan GMKI ini.
Yang menarik, wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua SImanjuntak didampingi Nur Soetjipto dari Fraksi Partai Gerindra menemui dan membaur dengan mahasiswa untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi yang diperjuangkan mahasiswa.
“Saya juga alumni Cipayung 30 tahun lalu, makanya saya tak takut berada di tengah-tengah kalian karena saya justru rindu suasana seperti ini karena merasa seperti reuni yang selalu dirindukan. Kalau tadi saya kesini ada pengawalan, secara pribadi saya minta maaf,” politikus Partai Golkar.
