JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Agung sudah menetapkan sejumlah tersangka perihal kasus ekspor minyak goreng yang meresahkan masyarakat. Mereka diduga sebagai pihak yang menyebabkan langka dan mahalnya minyak goreng di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Yang mengejutkan, salah satu tersangka yang sudah membuat masyarakat susah ini adalah oknum pemerintah sendiri yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana.
Hal ini membuat geram Forum Masyarakat Anti Korupsi dipimpin Muhammad Wahab Sunandar dengan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Disela-sela aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 100 orang tersebut, M. Wahab Sunandar menjelaskan pejabat Kemendag itu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Penetapan itu tidak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekpor dari pemerintah.
“Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti di Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana. Aparat penegak hukum harus berani mengusut tuntas siapa dalang besar di balik Indrasari Wisnu Wardhana,” ungkap M. Wahab Sunandar dalam pernyataan pers kepada para wartawan.
Ia menuding Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai atasan dari Indrasari Wisnu Wardhana turut terlibat masalah ini. Karena akibat adanya penyalahgunaan kebijakan para pejabat tersebut, rakyat Indonesia menjadi susah dan menderita karena langkanya minyak goreng.
“Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar, namun ironisnya justru komoditas strategis tersebut malah menyengsarakan rakyatnya sendiri akibat patgulipat para oligarki antara pengusaha dan oknum birokrat. Orang ini sudah selayaknya dicopot dari kursi pemerintahan, karena akan mencorengkan kinerja pemerintah Jokowi,” katanya.
Forum Masyarakat Anti Korupsi menggelar demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Foto: IstimewaMenurutnya, tudingan ini bukan tanpa dasar. Ia kembali menjelaskan beberapa pelaku usaha dan seorang Dirjen di Kemendag telah ditetapkan Kejagung sebagai tersangka di balik kasus korupsi minyak goreng yang harganya melambung tinggi karena lebih banyak diekspor daripada memenuhi kebutuhan dalamm negeri alias kebutuhan rakyatnya sendiri.
Dikatakannya, Dirjen ini suatu contoh penjahatnya ada di level birokrasi. Penjahat nyata kerah putih yang otak dan jiwanya sudah tak lagi mengabdi pada kecintaan tanah air dan rakyatnya.
“Dirjen itu hanyalah wayang yang pastinya manut tunduk patuh pada seorang yang memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi. Kini saatnya rakyat bergerak untuk menyatakan satu komando copot Airlangga Hartarto dari Menteri Perekonomian karena terbukti menjadi biangkerok kelangkaan minyak goreng di tanah air,” ucap Wahab.
Ia menambahkan, kerja dan kinerja Presiden Jokowi yang sudah bekerja keras untuk menyejahterkan rakyat akan hilang seketika akibat ketidakbecusan para menteri dan bawahannya.
