TUBAN KANALINDONESIA. COM – Jawa Timur sepertinya harus kecewa dengan kebijakan Pemrint pusat yang ternyata hanya memberi vaksin untuk 1000 sapi saja. Padahal jumlah sapi yang membutuhkan berkali kali lipat dari vaksin yang diberikan untuk Jatim. Padahal Jatim yang merupakan salah satu daerah terbesar untuk memenuhi kebutuhan stok daging sapi secara Nasional.
Data terbaru dari dinas peternakan Jatim, vaksin impor yang dijanjikan oleh pemerintah untuk Jatim ternyata hanya mendapatkan 9 botol vaksin. Dimana satu botol diperuntukkan mem vaksin 100 sapi jauh panggang dari api, mengejutkan dan tidak sesuai dengan harapan peternak yang sudah sangat panik.
Data yang disampaikan UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban, saat hearing dengan Komisi B DPRD Jatim di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Selasa (21/6/2022) menyebutkan 9 botol tersebut didistribusikan, 1 bool untuk Kabupaten Sidoarjo, 3 untuk Malang dan 4 botol untuk Pasuruan.
“Kita Tuban yang menjadi daerah no 2 penghasil daging terbesar di Jatim malah belum mendapatkan. Sehingga yang kita lakukan saat ini intens sosialisasi bagimana menyiapkan obat obatan tradisional dari tanaman-tanaman serta vaksin kesehatan untuk sapi-sapi peternak,” ujar kepala UPT Lab Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim di Tuban, drh Triastuti Wulandari.
Kontan penjelasan ini membuat Komisi B kaget dan kecewa.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto lantas mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pemberian vaksin PMK ini.
“Ini jelas tidak representatif dengan jumlah sapi di Jatim. Sapi dijatim saat ini ada 5 jutaan. Sedangkan vaksin yang tersedia hanya 900 sapi,” ungkap politisi Demokrat asli Kediri ini.
Pria yang sudah 3 periode sebagai anggota DPRD Jatim ini berharap Kkementrian Pertanian Dirjen Peternakan, untuk menambah quota bagi keperluan sapi di Jatim yang cukup besar ini.
“Kita berharap Gubernur juga lakukan koordinasi kembali dengan pihak kementriam untuk menambah quota vaksin PMK di Jatim. Pemberian quota 9 botol untuk 900 sapi di jatim belum merepresentasikan kebutuhan vaksin di Jatim. Apalagi Jatim Provinsi terbesar pemasok daging sapi secara nasional,” jelasnya.
Sementara itu sambil menunggu tambahan vaksin, Subianto meminta kepada Pemprov Jatim untuk segara mengeluarkan dana darurat guna penanganan PMK di Jatim.
“Ini sangat serius, mengingat saat ini terjadi keresahan masyarakat peternak di Jatim. Bila kita tidak segera menambah anggaran untuk penanganan PMK saat ini, maka akan membunuh para peternak yang ada di Jatim, ” Kata pria yang akrab disapa Pak Bi ini.
“Kita di Komisi B sepakat dalam waktu dekat Pimpinan Komisi B dan DPRD Jatim untuk lakukan pertemuan dengan Gubernur guna membicarakan hal ini. Sehingga anggaran darurat penanganan PMK segera diturunkan,” tandasnya.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya Mirza Ananta mengatakan, kondisi PMK di Jatim ini cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Namun pihaknya menilai tidak ada gerak cepat dari Dinas Peternakan Jatim. Dinas Peternakan Jatim sampai saat ini terkesan lambat.
“Ini semua seharunya tergantung dari kepala dinasnya. Kondisi yang genting saat ini terkait PMK, tidak sat set sat set dalam penanganan. Ini khan cukup mengecewakan,” ujarnya.
“Jangankan soal PMK soal lain saja terkait peternakan saya anggota dewan sering sampaikan persoalan, lambat dalam merespon. Ini kita anggota dewan aja lambat direspon apalagi masyarakat langsung,” lanjutnya.
Kata Politisi Nasdem ini, dalam kondisi masyarakat peternak yang bingung ini, jangan kita hanya memberikan janji-janji saja tanpa ada realisasi.
Kepala Dinas lanjutnya harus segera mendesak Gubernur agar segera mengeluarkan dana untuk penanganan PMK ini.
“Segera buat gerakan-gerakan yang bisa memberikan rasa nyaman dan mengurangi kebingungan terkait PMK ini. Kalau ndak ada dana ya sampaikan ke Gubernur. Kita di Komisi B akan suport untuk desak Gubernur untuk cairkan dana. Ini khan kondisi darurat,” pintanya.
Politisi asli Ponorogo ini mengingatkan saat ini perlu ada pemberian bantuan untuk peternak yang ada di Jatim. Bantuan dana hibah harus juga diberikan kepada para peternak.
“Akses bantaun bagi peternak harus dibuka. Kasihan peternak kalau mereka kita biarkan dan tidak ada turun tangan pemerintah untuk memberikan bantuan pada peternak,” pungkasnya. Nang
Baca berita lainnya di Google News Kanalindonesia.com
