Ketua DPD Partai Gerindra Jatim yang sekaligus Wakil Ketua DPRD saat menemui petani di kawasan Tambaksari Kraton Kabupaten Pasuruan, Kamis (4/8/2022).
SURABAYA KANAL INDONESIA. COM – Pemerintah Provinsi Jatim dalam hal ini Dinas Pertanian sepertinya harus bekerja ekstra keras untuk membantu petani yang mengaku merugi akibat gagal panen. Berbagai persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk, harga gabah anjlok saat panen raya hingga hama. Belum lagi ancaman produksi panen padi yang menjadi keluhan kalangan petani masih juga menjadi kekhawatiran yang membuat petani was was dengan mata pencaharian nya ini.
Keluhan ini sampai juga ke telinga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad.
Bertemu dengan kalangan petani di kawasan Tambaksari Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim dicurhati tiga kelompok tani di kawasan tersebut, Kamis (4/8/2022).
Tiga Poktan yang mengelola sawah seluas 110 hektar, mengaku sekitar 30 hektar diantaranya mengalami gagal panen. Seperti yang disampaikan Mat Basa, salah seorang petani setempat yang mengaku mengalami gagal panen.
Pria paruh baya itu sambat telah merugi. Hasil penjualan gabah disebut hanya sekitar 60 persen dari modal yang dikeluarkan. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Poktan, H. Abdullah yang juga mengeluh tidak seragamnya waktu tanam dari petani.
“Petani yang mulai menanam bulan Mei tidak mengalami kendala, tapi yang mulai tanam di bulan April sebagian besar gagal,” kata pria enam puluh tahun tersebut dikutip dalam keterangan tertulis.
Kegagalan tersebut diperkirakan juga karena faktor cuaca yang tidak menentu dan belum memungkinkan. Apalagi, Pemprov mempercepat masa tanam di bulan April lalu.
Menanggapi hal ini, Sadad menyatakan telah menampung keluhan yang ia terima.
“Banyak persoalan klasik yang selalu terulang dari tahun ke tahun, misalnya kelangkaan pupuk, harga gabah yang anjlok saat panen raya dan hama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sadad mendorong hal ini harus segera diatasi oleh Pemprov Jatim. Lepas dari apapun penyebab gagal panen yang terindikasi di beberapa titik di Kabupaten atau Kota, Pemprov harus turun tangan.
“Pemprov harus segera melakukan langkah antisipatif untuk melindungi pertanian di Jawa Timur,” jelasnya menambahkan. Nang
