Setelah bendungan selesai dibangun, maka harga tanah di sekitaran bendungan akan melonjak tinggi, sehingga, kekayaan para pemilik lahanpun dengan sendirinya akan meningkat drastis pula.
“Tolong sekarang dicek harga tanah di sekitaran Bendungan Meninting, harganya sudah mirip-mirip dengan harga tanah yang ada di Kota Mataram”, kata HBK meyakinkan.
Oleh karena itu, HBK menegaskan, proyek pembangunan Dam Mujur ini diperjuangkan oleh Ia dan teman-temannya, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani di Pulau Lombok. Bukan untuk kepentingan Partai Gerindra, apalagi kepentingan diri pribadinya.
“Kalau hanya untuk kembali berangkat ke Senayan, in syaa Allah tanpa Dam Mujur sekalipun masih ada ikhtiar-ikhtiar lain yang bisa kita lakukan,” katanya.
“Kebetulan saja, yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan yang memperjuangkannya di Pemerintah Pusat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra,” imbuh HBK.
Beredarnya kemunculan video yang menyudutkan dirinya dan Partai Gerindra tersebut, HBK memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah menyurutkan tekad dan langkah dirinya bersama Partai Gerindra untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur ini.
Dengan tegas tokoh kharismatik Bumi Gora ini menyampaikan, bahwa dirinya merasa bangga, dan memberi apresiasi atas perjuangan dan kerja keras Pemkab Lombok Tengah yang dipimpin kadernya, telah berhasil meyakinkan tokoh-tokoh maupun masyarakat terdampak tentang kelanjutan proyek Dam Mujur ini.
“Saya meyakini, Dam Mujur ini akan banyak membawa faedah dan manfaat bagi para petani di Pulau Lombok. Saya berjanji akan fokus, dan bekerja untuk mengantarkan terwujudnya pembanguan Dam Mujur ini sebagaimana yang telah dicita-citakan dan diharap-harapkan realisasinya oleh para petani di Pulau Lombok selama ini,” tandas HBK.
Setelah sempat tertunda, kegiatan LARAP Dam Mujur akan mulai dilakukan pada bulan Oktober ini. Sebelumnya, Pemkab Loteng dengan masyarakat terdampak telah mencapai kata mufakat untuk kelanjutan proses LARAP.
Nantinya, setelah proses LARAP yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Pemkab Loteng tsb tuntas dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan.
Dengan begitu, Pemerintah Pusat akan siap mengangarkan konstruksi pembangunan Dam Mujur melalui APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.(dan_kanalindonesia.com)
