Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
Daerah

KBRS Tuding Sekkota Biang Kinerja TAPD Kota Surabaya Tak Maksimal

Secara khusus KBRS menilai postur APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 cukup ideal. Dengan nilai Rp. 11.257.640.114.475,00 (Sebelas Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) APBD Surabaya menjadi yang tertinggi secara nasional untuk ukuran Kabupaten/Kota di Indonesia.
Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar Rp. 10.497.682.211.199,00 naik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 9.533.435.129.951,00.
“Kenaikan ini menunjukkan optimisme pemkot untuk memaksimalkan sumber pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah,” tandas dia.

KBRS menilai proyeksi PAD tahun 2023 ini tentu saja dapat tercapai jika didukung oleh kesadaran semua pihak, utamanya para wajib pajak agar tertib membayar pajak dan retribusi. “Pemkot sendiri harus intens melakukan pendataan dan pengawasan untuk menekan kebocoran pajak dan retribusi. Jika ada wajib pajak, khususnya dari kalangan pengusaha melakukan manipulasi pajak agar tidak segan-segan memberikan sanksi,” tegas Nasiruddin.

Selanjutnya, Belanja Daerah kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.197.640.114.475,00 naik dibandingkan tahun 2022 dimana Belanja Daerah sebesar Rp. 10.395.185.797.113,00. Dari satu sisi kenaikan ini jelas menjadi kabar gembira, akan tetapi disisi lain KBRS mengingatkan agar kejadian tahun 2022 tidak terulang di tahun 2023 dimana sampai dengan tanggal 8 November 2022 realisasinya masih mencapai 57,23 persen, atau setara Rp. 5.948,68 M dari total belanja daerah sebesar Rp. 10.395,19 M, atau terjadi kurang maksimalnya penggunaan nggaran APBD 2022, dan berkemungkinan terjadinya SILPA yg cukup besar. Hal tersebut juga memposisikan capaian realisasi belanja pemerintah kota Surabaya di bawah realisasi nasional.
Terakhir KBRS berharap APBD Tahun 2023 menjadi instrumen Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada warga Surabaya. “Nilai APBD 2023 yang sangat besar harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejehateraan warga Surabaya, mengingat angka kemiskinan di Surabaya menurut data BPS mengalami kenaikan, sedangkan masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) jumlahnya masih cukup besar,” pungkas Nasiruddin nang

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita