Perlu kita cermati, bahwa di kalangan pemerintahan dan perguruan tinggi, yang terjadi adalah mono dinamika. Yaitu dinamika yang pada satu arah, satu kepentingan dan cenderung mengedepankan kekuasaan.
Sedangkan di partai politik, yang terjadi adalah multi dinamika, kecuali satu atau dua partai saja yang tidak. Multi dinamika ini dapat dimainkan oleh MN Kahmi untuk memperjuangkan suara sebagaian besar anggota Kahmi yang kecenderungannya menginginkan kadernya sendiri yaitu Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Setidaknya ada 3 partai (Golkar, Gerindra, PAN) yang aktivisnya menjadi Presidium, diharapkan berperan meyakinkan para petinggi partai yang mereka ada didalamnya, tidak menjegal Anies untuk masuk dalam bursa calon Presiden. Itu target minimal. Maksimalnya partai-partai itu mencalonkan Anies. Apalagi jika elektabilitas Anies terus meroket.
Kehadiran MN Kahmi dengan Presidium lintas partai ini sudah mewarnai periode sebelumnya. Tetapi masih ada 3orang yang mewakili intelektual. Pergeseran formasi itu yang didominasi warna partai sepertinya memberikan isyarat agar para alumni HMI dapat berperan optimal untuk berselancar di pusat-pusat kekuasaan. Dulu yang semangatnya sebagai paguyuban (saya ingat Pak JK pernah menyampaikan hal itu), saat ini MN Kahmi sudah menjadi lembaga yang cenderung menjadi instrumen politik.
Apakah itu karena pengaruh lingkungan ketatanegaraan kita, atau memang para alumni HMI itu cenderung bermain politik. Sistem perkaderan kita memang mengharuskan para aktivis HMI tidak boleh buta politik. Panggung politik harus dikuasai. Jika dikuasai pihak lain, aktivis HMI akan jadi korban dan bulan-bulanan politik.
Tetapi masih banyak alumni HMI yang menjauhi politik. Lebih menekuni profesi dan pekerjaannya. Sehingga tidak tertarik dengan hiruk pikuknya aktivitas Kahmi. Keberadaan mereka itu juga penting. Mereka memanifestasikan insan cita HMI dalam kerja-kerja sosial, filantropi, aktivis LSM, menjadi tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Fleksibilitas MN Kahmi
Dengan lintas partai yang cukup banyak di Presidium MN Kahmi, tentu MN Kahmi tidak bisa dipaksakan untuk memberikan pandangan politik dari satu politik tertentu. Harus ada spektrum convergensi berbagai in put, menjadi out put yang lebih fleksibel, arif, kompromistis. Bagaimana memformulasikannya, para Presidium itu sudah sangat mahir. Apalagi ada 2 orang Pesidium (Doli dan Herman Khaeron) juga sebagai Presidium periode yang lalu.
Warna Presidium seperti ini, harus diperkuat dengan Dewan Pakar yang dipimpin Prof Mahfud MD yang lebih aktif dan produktif. Dewan Pakar memberikan feeding kepada Presidium dengan pendekatan analisi empiris, dan dapat menjadi acuan praktis bagi Presidium. Diskusi dengan Presidium secara rutin perlu dilakukan oleh Dewan Pakar, dengan membahas bebagai bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, dan lainnya.
Setidaknya setiap 3 bulan, kesembilan Presidium MN Kahmi, melakukan Focus Group Discussion dengan Dewan pakar, dengan mengusung tema atau hot issue yang sedang berlangsung.
Dewan Pakar sebagai Think Thank, dapat memindahkan isi kepala Dewan Pakar itu ke kepala para Presidium. Atau saling berkontribusi isi kepala Dewan Pakar dengan para Presidium.
Pola hubungan kerja organ MN Kahmi periode yang lalu perlu diperbaiki. Kalaupun ada Koordinator Presidium secara periodik, bukan berarti anggota Presidium lainnya “menghilang”. Perlu dilakukan pembagian tugas yang jelas. Misalnya setiap anggota Presidium membina Majelis Wilayah dan Daerah per-zona wilayah. Ada 9 Presidium, berarti ada 9 zona wilayah gabungan beberapa propinsi.
