Sebagai data contoh di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, di Provinsi Jawa Tengah terdapat kabupaten / kota kategori kuning (prevalensi 20% sampai 30%) yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang.
Untuk kabupaten / kota berkategori hijau di Provinsi Jawa Tengah dengan prevalensi 10% sampai 20% terdiri dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Semarang. Sedangkan Kabupaten Grobogan berstatus biru dengan prevalensi 9,6%.
Berdasarkan prevalensi terbesar ada 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka stunting terbesar yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.
Sedangkan 5 kabupaten dengan prevalensi stunting terendah yakni Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kota Salatiga dan Kabupaten Purworejo.
Melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan mampukah melunasi janji komitmennya menuntaskan stunting di Provinsi Jawa Tengah melalui program pada periode awal kepemimpinannya yaitu program “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng”? Bagaimana pula komitmen kader-kader PDI Perjuangan lainnya yang menjabat Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, Walikota – Wakil Walikota di Provinsi, Kabupaten / Kota lainnya di Indonesia?
Dari sekian banyak kader PDI Perjuangan kenapa dr. Hasto Wardoyo Bupati Kabupaten Kulonprogo periode 2011-2019 yang dipercaya dan ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengurusi masalah Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) dan Penurunan Stunting yang kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi pimpinan K/L Kepala BKKBN. Inilah hal yang menarik dan bukan secara kebetulan jika pada periode ke-2 Presiden Jokowi saat pelantikannya juga menyampaikan tentang SDM Unggul.
Bisa dikatakan bahwa sebagai Ketum PDI Perjuangan dan juga Ibu Bangsa Megawati Soekarnoputri melihat ada kesamaan serta benang merah perjalanan politik pada kedua kader PDI Perjuangan terbaik tersebut. Walaupun sama-sama lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) akan tetapi beda profesi, yang satu seorang tukang kayu yang satunya adalah seorang dokter akan tetapi kedua profesi tersebut dituntut untuk bekerja menggunakan roso-hati-akal-pikiran.
Kesamaan lainnya pernah menjadi pejabat eksekutif tingkat kabupaten dan kota di mana saat menjabat sebagai Walikota Kota Solo pada periode ke-2 berjalan Jokowi maju dan jadi Gubernur DKI Jakarta yang juga karena daerah khusus ibukota bahwa Gubernur DKI dalam rapat kabinet se-tingkat menteri, begitu juga dengan Hasto Wardoyo saat menjabat sebagai Bupati Kulon Progo pada periode ke-2 berjalan dilantik menjadi pimpinan K/L Kepala BKKBN setingkat menteri.
Jokowi saat menjadi Wali Kota telah membuat kebijakan dan legacy yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh warga Kota Solo. Begitupun saat Harto Wardoyo menjadi Bupati Kulon Progo membuat kebijakan dan legacy yang terkenal karena berbagai inovasi dalam memimpin Kabupaten Kulon Progo.
Sekedar mengingatkan pada tahun 2012, untuk mengangkat perekonomian Kabupaten Kulon Progo, Hasto Wardoyo meluncurkan program “Bela & Beli Kulon Progo”. Gerakan dimulai dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kulon Progo mengenakan seragam batik gebleg renteng, batik khas Kulon Progo pada hari tertentu.
