Di saat beberapa daerah kesulitan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) imbas pandemi covid-19 yang melanda, Jatim berhasil menurunkan TPT hingga 25 ribu orang pada tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan TPT ini juga terjadi pada lulusan SMK yang semula cukup tinggi. Sejak tiga tahun terakhir, penurunan TPT SMK berhasil diwujudkan secara konsisten dari tahun 2020 sebesasr 11,89%, tahun 2021 turun menjadi 9,54% dan tahun 2022 menjadi 6,7%.
Capaian manis juga tercatat pada indikator kedelapan yakni Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Jatim berhasil meningkatkan penilaian dari tahun 2021 sebesar 76,71 naik menjadi 80,01 pada tahun 2022. Pencapaian itu juga selaras dengan berbagai prestasi. Di antaranya ialah penilaian akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim yang selama delapan kali berturut mendapatkan nilai A dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih selama 11 kali.
Selanjutnya pada Indeks Kesalehan Sosial (IKS) yang meliputi solliditas sosial, toleransi, kerjasama, di tengah-tengah dan stabilitas. Dari seluruh indikator tersebut, IKS Jatim pada tahun 2021 naik signifikan di angka 66,33 dari tahun 2020 sebesar 63,50. Menyusul Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara , indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut.
Skor IKLH Jatim tahun 2022 sebesar 69,92 naik dari tahun 2021 yang sebesar 68,29. Peningkatan ini sangat signifikan dibandingkan kenaikan tiga tahun terakhir sejak 2019.
Indikator terakhir yakni Indeks Resiko Bencana (IRB) yang mencapai 108,69 pada tahun 2022. Angka tersebut jauh menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 117,26 dan tahun 2020 sebesar 126,42.
Pencapaian-pencapaian ini tidak terlepas dari bagaimana perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan cermat dan tidak serampangan. Sebab, proses perencanaan ini menyangkut hajat hidup masyarakat Jatim.
“Tahun lalu, (perencanaan) kita dinilai sangat baik sekali. Tahun ini harus lebih baik lagi. Saya menilai teman-teman (bappeda) telah melakukannya dengan sangat baik. Semoga Bappenas juga menilai demikian,” ujarnya.
Wagub Emil menjelaskan, dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jatim, terdapat dua metode yakni top down dan bottom up. Top down berisikan program prioritas nasional yang diturunkan ke provinsi. Sehingga terdapat kesinambungan antara program nasional hingga ke daerah.
Sedangkan bottom up berisikan usulan-usulan yang dihimpun dari Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Usulan tersebut kemudian diinput ke dalam SIPD.
“Saya lihat hampir 70% usulan yang masuk ke SIPD bisa diakomodir. Artinya sosialisasi kita telah berjalan dengan baik, sehingga yang menginput usulan memiliki pemahaman yang baik. Di sisi lain, komitmen kita untuk mewujudkan itu dijaga setinggi mungkin,” jelasnya.
Satu hal yang membuat Wagub Emil bangga ialah perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun memiliki keterhubungan dengan berbagai elemen.
“Perencanaan dibuat dengan kompleksitas untuk memastikan nyekrup. Saya senang dari semua yang dilakukan ini keliatan nyekrupnya. Dengan pondok pesantren nyekrup, dunia usaha nyekrup, BUMN nyekrup, TNI, Polri, dan Kejaksaan nyekrup, semua nyekrup,” tandasnya. (ari)
