RUU Kesehatan: Mengatur Sistem Kesehatan Indonesia yang Lebih Baik

- Editor

Senin, 3 April 2023 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Setiap tanggal 7 April diperingati Hari Kesehatan Dunia yang kali ini mengangkat tema Health for All. Berkenaan hal tersebut, saat ini di DPR RI sedang digodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dalam upaya nyata pemerintah dan DPR untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pasca pandemi Covid-19, RUU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur sistem kesehatan Indonesia yang selama ini masih banyak terdapat ketimpangan dan ketidakmerataan dalam akses pelayanan kesehatan.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, Sundoyo, mengatakan RUU ini merupakan inisiatif dari DPR dengan metode omnibus law. Oleh karena itu, nantinya UU Kesehatan dapat memuat substansi baru, mengubah UU yang mirip, serta mencabut UU yang setara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terdapat 13 UU yang terdampak, di mana 9 UU akan dicabut dan lainnya mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih antara satu UU dengan UU yang lain,” ujar Sundoyo dalam Dialog FMB9 yang mengangkat tema ‘Transformasi Layanan Kesehatan Indonesia: RUU Kesehatan’, di Jakarta, Senin (3/4/2023).

Beberapa UU yang akan masuk ke dalam revisi UU Kesehatan yang menggunakan mekanisme omnibus adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Baca Juga :  Jurnalis KOMPAK Berkurban 4 Sapi dan 2 Kambing

Selain itu, ada pula Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Serta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi dan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurutnya, permasalahan kesehatan di Indonesia yang sangat kompleks membutuhkan solusi yang menyeluruh. Mulai dari pemenuhan sumber daya tenaga kesehatan, fasilitas dan infrastruktur, hingga industri farmasi.

“Farmasi juga menjadi hal penting dalam RUU Kesehatan ini. Saat ini, 90 persen bahan baku obat masih diimpor, sehingga kemandirian dalam hal ini harus ditingkatkan,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute, Ahmad Redi mengungkapkan dalam regulasi kesehatan, terdapat 15 UU yang mengandung potensi konflik norma dan masalah implementasi.

“Indonesia sendiri diketahui memiliki regulasi yang rumit dan berbelit-belit, sehingga menjadi sulit untuk mencapai kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal. Oleh karena itu, RUU Kesehatan menjadi inisiatif yang bagus dari DPR dan pemerintah,” katanya.

Dalam pandangannya, RUU Kesehatan bisa mempermudah perizinan, pendirian program studi kedokteran, dan distribusi fasilitas kesehatan yang lebih merata, terutama di luar Pulau Jawa.

Baca Juga :  Danlantamal III Jakarta Ikuti Shalat Idul Adha 1445 H /2024 M di Kolat Koarmada I

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI, dr. Moh. Adib Khumaidi menyoroti beberapa hal yang menurutnya sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan RUU Kesehatan.

Menurutnya, RUU ini harus memperhatikan permasalahan mendasar dalam sistem kesehatan Indonesia, seperti sistem pembiayaan, pelayanan, dan pendidikan kesehatan. “RUU Kesehatan jangan tergesa-gesa, dan peran organisasi profesi dalam memperjuangkan kepentingan tenaga medis harus tetap diakui,” sarannya.

Ia juga menyoroti jumlah kebutuhan dokter yang masih jauh dari cukup, terutama di daerah-daerah terpencil, serta pentingnya perlindungan hukum dan hak imunitas bagi tenaga medis.
Tanpa adanya perlindungan bagi mereka, dikhawatirkan para tenaga kesehatan akan lebih condong untuk menerapkan praktik kesehatan berbiaya tinggi sebagai bagian dari upaya perlindungan diri sendiri terhadap hukum.

“Padahal dari pemerintah menganjurkan praktik yang efisien. Oleh karena itu, seperti di advokat dan notaris tenaga kesehatan juga harus diberikan perlindungan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.

“Dengan RUU Kesehatan semoga dapat tercipta sistem kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandas dr. Adib Khumaidi. (Rudi_Kanalindonesia.com)

Berita Terkait

Danlantamal III Jakarta Ikuti Shalat Idul Adha 1445 H /2024 M di Kolat Koarmada I
Jurnalis KOMPAK Berkurban 4 Sapi dan 2 Kambing
Tes Parameter Jadi Acuan Kesiapan Atlet Jelang Porkab dan BK Porpov
Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya
Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa
Perkuat Layanan Hukum Bidang Perdata, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Kejari Surabaya
Jajaran Lantamal III Jakarta Melalui Patkamla Gerbang 1.3-59 Kenalkan Alutsista TNI AL Kepada TK Hang Tuah Cirebon
Pimpinan Law Firm JTMP, Siswandi Sebut Pegi Setiawan Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:56 WIB

Danlantamal III Jakarta Ikuti Shalat Idul Adha 1445 H /2024 M di Kolat Koarmada I

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:22 WIB

Jurnalis KOMPAK Berkurban 4 Sapi dan 2 Kambing

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:34 WIB

Tes Parameter Jadi Acuan Kesiapan Atlet Jelang Porkab dan BK Porpov

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:20 WIB

Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

Jumat, 14 Juni 2024 - 12:28 WIB

Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:41 WIB

Perkuat Layanan Hukum Bidang Perdata, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Kejari Surabaya

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:56 WIB

Jajaran Lantamal III Jakarta Melalui Patkamla Gerbang 1.3-59 Kenalkan Alutsista TNI AL Kepada TK Hang Tuah Cirebon

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:30 WIB

Pimpinan Law Firm JTMP, Siswandi Sebut Pegi Setiawan Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Jun 2024 - 22:46 WIB