SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak menjalani sidang perdana buntut dari penangkapan OTT Korupsi Dana Hibah oleh KPK Desember 2022 lalu. Sidang bakal digelar di PN Tipikor Surabaya digelar 23 Mei 2023 Jam 10.00 WIB.
Bagaimana sepak terjang Sahat Simanjuntak selama menjadi pengurus Golkar dan Anggota DPRD Jawa Timur, dan apa yang sudah dilakukannya selama bertugas sebagai wakil rakyat?
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Jawa Timur RB Zainal Arifin mengatakan, Sebelum terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, banyak sekali jasa dan kebijakan Sahat Tua Simanjuntak di Golkar. Terutama di bidang hukum. Mengingat Sahat sejak pertama berkecimpung di partai, selalu duduk di jajaran bidang Hukum. Mulai Biro hukum, Wakil Sekretaris Bidang Hukum, Wakil Ketua Bidang hukum hingga menjabat Sekretaris DPD PG Jatim.
Pria yang akrab disapa Anang ini menjelaskan, banyak hal dilakukan Sahat dalam membantu kader lain yang menghadapi persoalan hukum, salah satunya yang menimpa Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jatim Machmud Sardjujono.
“Saya ingat wakktu itu kita menginisiasi Pak Mahmud juga menjabat wakil ketua DPRD Jember. Terkena masalah hukum terkait janji-janji pilkada disitu saya dan Pak Sahat melakukan advokasi semaksimal mungkin. Itu salah satu bentuk kepedulian dan upaya membela sesama kader,” katanya.
Tak Hanya itu, Sahat juga getol membantu persoalan yang dihadapi masyarakat, salah satunya memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan. Saat itu masalah tanah yang dihadapi warga Lontar Surabaya terkait fasum yang diklaim pihak lain. Kemudian masalah itu diadukan ke Komisi A DPRD Jatim yang membidangi hukum dan pemerintahan. “Meski tidak mudah akhirnya Pak Sahat dan tim bergerak, sekarang alhamdulillah Fasum sudah diserahkan ke Pemkot dan itu bisa digunakan dan dinikmati masyarakat,” tambahnya.
Dijelaskannya, banyak kasus masyarakat lain yang memang butuh sentuhan politik, Sahat selalu siap membantu memfasilitasi. “Banyak yang sudah dilakukan Pak Sahat ya untuk masyarakat, selama bisa membantu sesuai bidangnya apalagi itu untuk masyarakat pasti beliau turun membantu,” tambahnya.
Terakhir, kata Anang, Sahat juga mencetuskan pendampingan hukum terkait penggunaan ADD (Anggaran Dana Desa). Para pelaksana di Desa seringkali kurang mengerti bagaimana cara penggunaan ADD serta pelaporannya. Disisi lain, beberapa pengguna sering kali pelaporannya tidak lengkap dan berbuntut masalah hukum. “Lalu Pak sahat menginisiasi mengadakan semacam membuat sosialisasi dengan mengundang kejaksaan dan pakar pakar akuntan keuangan, bagaimana sistem pengelolaan keuangan anggaran dana desa dan solusi pelaporannya sehingga kepala desa tidak jadi langganan dipanggil kejaksaan atau APH,” lanjutnya. Rencananya, program ini bahkan menggandeng Bidang Hukum Golkar Jatim untuk melakukan sosialisasi. Namun belum terlaksana, karena keburu (Sahat) kena OTT,” ungkap Anang.
