Untuk Indonesia, saat ini kebijakan makroprudential telah tercatat memiliki peran penting dalam menyokong ekonomi hijau, permintaan green bond di Indonesia sudah meningkat dengan adanya kebijakan tersebut dan diproyeksikan akan masih tetap penting dalam masa depan keuangan Indonesia. Menurut Bank Indonesia menjelaskan bahwa, hal itu tercermin dari penerbitan sukuk global di tahun 2022 yang mencapai USD 5 miliar, hingga terbitnya SDGs Bond senilai Rp 2,2 miliar.
Pada tahun yang sama, Bank Indonesial juga telah memperkenalkan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial untuk meningkatkan minat penerbitan green bond dengan memperbolehkan perbankan memenuhi rasio pembiayaan dengan pembelian green bond, Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial telah berdampak pada keuangan hijau.
Pengembangan kerangka kebijakan makroprudential disebut akan memiliki sejumlah keunggulan dan dapat ditingkatkan untuk mendukung transisi hijau yang di antaranya adalah: pertama, Alat kebijakan untuk memantau risiko sistemik. Tes stres terkait iklim dalam menghitung hubungan antara perubahan iklim, dampak iklim, dan kondisi sosial-ekonomi.
Kedua, Capital requirements. Faktor penyesuaian iklim yang mengubah bobot risiko yang berlaku untuk green versus brown assets and activities. Sebagai Penyangga modal counter-cyclical untuk mendorong stabilitas keuangan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Ketiga, Leverage requirements Sebagai Persyaratan rasio leverage sektoral berlaku untuk brown assets and activities. Untuk membatasi hutang bank sehubungan dengan brown assets and activities.
Keempat, Rasio cakupan likuiditas yang berbeda dan rasio pendanaan stabil bersih, untuk memberikan preferensi pada green versus brown assets and activities. Memfasilitasi pembiayaan aset dan aktivitas hijau, dan memperlambat pembiayaan brown assets and activities.
Ekonomi Hijau di Pasar Global dan Indonesia
Penerbitan obligasi hijau Negara Eropa memimpin pada tahun 2020, dengan total gabungan sebesar USD 156 miliar. Emiten Asia-Pasifik menyumbang USD 53,2 miliar, atau 18,4%, dari penerbitan obligasi hijau global pada tahun 2020 (Gambar 1), meskipun penerbitan menurun di kawasan ini dari USD 65,1 miliar pada tahun 2019. Penerbitan obligasi hijau terbatas terjadi di luar Eropa, Amerika Utara, dan Asia-Pasifik pada tahun 2020.
Berdasarkan negara, penerbitan green bond terbesar pada tahun 2020 ditujukan PDB domestik kepada negara di Singapura (1,6%), diikuti oleh China (0,8%) dan Filipina (0,6%). Obligasi hijau adalah sumber pembiayaan penting lainnya untuk investasi ramah iklim. Sementara penerbitan green bond di kawasan Asia-Pasifik telah tumbuh sejak 2016, masih tertinggal dari volume penerbitan di Eropa dan Amerika Utara.
Transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan upaya investasi besar, khususnya, untuk memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan untuk memastikan ketahanan sistem energi terhadap perubahan iklim.
Menurut Asia Development Bank menjelaskan bahwa, tekanan yang telah diberikan COVID-19 pada ruang fiskal di negara-negara berkembang Asia, seperti pandemi yang terjadi telah menyebabkan tingkat utang pemerintah meningkat membuat semakin pentingnya untuk memobilisasi modal swasta untuk transisi ke ekonomi rendah karbon.
Selain itu, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi dampak kesehatan dan sosial dari pandemi, selain dampak ekonomi, menyiratkan bahwa pemerintah di Negara Berkembang Asia memiliki lebih sedikit sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (ADB, 2021).
Lebih lanjut, Baik keuangan maupun non-keuangan, merupakan kontributor terkuat penerbitan ekonomi hijau pada tahun 2020, dengan melanjutkan tren yang telah ditujukan pada laporan data tahun 2018 dan 2019.
