UNGARAN | KANALINDONESIA.COM – Satreskrim Polres Semarang berhasil meringkus dua orang pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) keluar negeri.
Kedua pelaku tersebut yaitu S (50) warga Jalan Layur Raya, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan SK (52) warga Purna Karya Tengah, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.
Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Kresnawan Hussein mengatakan, Kedua pelaku selama ini sebagai tenaga perekrut atau pencari tenaga kerja ke luar negeri dan masing-masing memiliki jaringan sendiri-sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelaku S diringkus setelah ada korban yang melaporkan kepada Polres Semarang, jika perizinan yang dimiliki pelaku sudah tidak berlaku. Dari laporan ini akhirnya petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil ditangkap pelaku Suhayati,” ujarnya, kepada wartawan, di Polres Semarang, Kamis (15/06/2023).
Menurutnya, Dari keterangan pelaku Suhayati bahwa dirinya mulai melakukan aksinya sejak tahun 2016 lalu. Sejak itu hingga sekarang ini tahun 2023 sudah berhasil memberangkatkan sebanyak 21 orang ke negara Singapura, Malaysia, Hongkong, maupun negara kawasan Timur Tengah.
“Laporan kasus TPPO di Kabupaten Semarang yang masuk ke Polres Semarang baru kali ini. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga meminta keterangan sejumlah saksi dan akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku yang terlibat dalam kasus TPPO di Kab Semarang,” jelasnya.
Kresnawan menuturkan, Pelaku juga mengaku memperoleh fee jika ada satu calon tenaga kerja diberangkatkan ke Singapura sebesar Rp 4 juta. Sedangkan pelaku Sri Kunarsi alias Dewi mengaku sudah memberangkatkan 8 orang ke negara yang sama seperti pelaku Suhayati dan fee yang diperoleh per orang berangkat Rp 3 juta.
“Kedua pelaku berhasil merayu dan mengelabui para korban dengan berangkat menggunakan visa liburan atau wisata. Namun sesampainya di negara yang dituju para korban ini dipekerjakan menjadi tenaga kerja migran. Dan prosedurnya tidak jelas dan tidak ada badan yang melindungi pekerja migran ini. Harusnya, bekerja di luar negeri menggunakan visa kerja bagi Tenaga Kerja Asing atau TKA,” ucapnya.
Kresnawan menambahkan, bahwa pengungkapan kasus itu ditujukan untuk melindungi masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran. Pekerja migran ini harus diberangkatkan oleh sebuah perusahaan resmi dan memiliki legalitas resmi serta bukan perorangan.
“Akibat perbuatanbya, kedua pelaku dijerat Pasal 69 Jo Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 68 Jo Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara,” pungkasnya. (ndi)
