Selain untuk tujuan memberikan peringatan kepada masyarakat, lanjut Guswanto, pemanfaatan teknologi juga diperuntukan untuk mengukur tingkat dan kadar asap lintas batas atau transboundary haze antar negara.
Hal ini terutama jika karhutla terjadi di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. BMKG dapat melakukan pengamatan transboundary haze menggunakan satelit Himawari atau Geostationary Meteorological Satellite (GMS).
“Nah kemudian ini juga membantu kita terkait transboundary haze. Kita melakukan pengamatan melalui satelit Himawari (GMS), apabila ada asap lintas batas kita diskusi serta dibuktikan lintas batasnya apakah benar terjadi atau tidak,” paparnya.
Saat ini, BMKG terus mendukung KLHK dengan memberikan data-data yang dibutuhkan terkait asap lintas batas.
“Jadi kita memberikan datanya kepada tim KLHK, lalu berdiskusi dengan negara lain untuk membuktikan berapa lama ada atau tidaknya asap lintas batas. Apabila tidak ada, artinya kita sudah aman dari transboundary haze itu,” bebernya.
Selain Himawari Satelit, BMKG juga memiliki sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan atau yang disebut Fire Danger Rating System (FDRS). Teknologi ini dikembangkan atas inisiatif Pemerintah Kanada yang kemudian dikembangkan menjadi Sistem Kebakaran Hutan dan Lahan (SPARTAN).
“Sampai saat ini masif aktif digunakan, bahkan untuk Asia Tenggara juga menggunakan teknologi tersebut yang dikemudian dikembangkan menjadi Sistem kebakaran hutan dan lahan (SPARTAN).
“Intinya, dalam rangka untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta transboundary haze, kita BMKG selalu berkolaborasi dengan seluruh institusi yang ada di Indonesia seperti KLHK, Pemda hingga akademisi karena karhutla adalah tanggung jawab bersama,” tutupnya.(Rudi_Kanalindonesia.com)
