- Pelaksanaan penerbitan paspor dan keberangkatan WNI ke luar negeri agar berpedoman pada peraturan dan ketentuan
yang berlaku; - Mengedepankan sikap kepedulian (awareness) dan
meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi
terkini terkait dengan adanya kemungkinan peningkatan jumlah pemohon paspor dan keberangkatan WNI ke luar negeri; - Melakukan upaya preventif guna mencegah potensi timbulnya permasalahan dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas dalam penerbitan paspor maupun keberangkatan WNI ke luar negeri di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan paspor dan proses pemeriksaan
keimigrasian di TPI dengan mengedepankan sense of security; - Meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap WNI yang diduga akan bekerja di Luar Negeri (PMI Non Prosedural) dengan alasan ibadah haji/umrah, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran, dan duta budaya;
- Mengoptimalkan fungsi pengawasan keimigrasian kepada setiap WNI baik di Kantor Imigrasi maupun di TPI dalam
rangka terjadinya PMI Non Prosedural; - Apabila berdasarkan hasil wawancara diduga kuat terjadinya PMI Non Prosedural, agar tidak ragu melakukan penolakan atau penundaan permohonan paspor.
Lebih lanjut Kakanwil Andika berharap dengan adanya kegiatan diseminasi ini
dapat dijadikan sebagai upaya preventif guna mencegah potensi timbulnya permasalahan dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas penerbitan paspor maupun pada saat keberangkatan WNI ke luar negeri di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sehingga dapat mencegah terjadinya PMI Non Prosedural dan terjadinya TPPO.
Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon Nur Raisha Pujiastuti, S.H,. M.H. menuturkan Kanim Cirebon telah berperan aktif guna mendukung PMI secara prosedural yaitu membantu calon PMI tersebut dalam pengurusan dokumen perjalanan dalam hal ini paspor tepatnya di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di wilayah Kabupaten Indramayu.
“LTSA tersebut adalah program pemerintah guna mempermudah calon PMI dalam melakukan pengurusan dokumennya sebelum penempatan,” ujar NR Pujiastuti.
Lebih lanjut Kakanim mengatakan egiatan ini sangatlah penting mengingat masih adanya pengaduan dan laporan dari PMI yang cukup banyak, dan terus meningkat tiap tahunnya. Salah satunya terkait dengan kasus perdagangan orang (TPPO) atau istilah populernya Human Trafficking yang merupakan pelanggaran HAM berat serta kejahatan Multinational
(Lintas Negara). Sesuai yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Silmy Karim pihak imigrasi harus mampu mencegah PMI Non Prosedural, salah satunya dengan mampu mengidentifikasi CPMI Non Prosedural yang akan berangkat khususnya
perempuan dan pada usia produktif. ()
