SURABAYA KANAL INDONESIA.COM – Maraknya berita atau informasi yang sensitif di media sosial dan berpotensi meresahkan dan menimbulkan kegaduhan sebaiknya segera dilakukan antsipasi oleh pemerintah salah satunya dengan intensif dan masiv melaakukan sosialisasi bahayanya berita tidak kredibel yang tujuannya memang hanya ingin menimbulkan keresahan dan propaganda semata. caranya dengan menggandeng pakar hukum akan bahayanya pelanggaran IT di media sosial.
Dengan adanya sosialisasi bahaya dan sanksi pelanggaran IT, maka pihak yang ingin menyebar informasi negatif takut terkena pidana.

Anggota DPRD Jatim Hadi Dediyansah atau yang akrab disapa Cak Dedi mengusulkn agar meggandeng media dalam menyampaikan sosialisasi agar informasi , pemikiran dan dampak akibat berita yang tak bisa dipertanggung jawabkan bisa menyebar ke publik.

” Memang harus ada sosialisasi dari stakeholder dan dari media dengan kolaborasi, ” ujar Cak Dedi, dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, Senin (7/8/ 2023).

Politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan, saat ini peran media memiliki andil yang sangat penting. Media harus bisa memberi pemahaman kebenaran informasi atau berita kepada masyarakat yang masih awam

“Harus ada bimbingan, pendampingan, mungkin melalui opini yang disajikan awak media,” terang Cak Dedi.

Cak Dedi mengaku dari gelaran workshop yang digelar dengan melakukan dialog dengan masyarakat Surabaya, masyarakat ternyata tidak memahami kaidah berita yang bisa dipertanggung jawabkan dan mana berita abal-abal alias kabar yang dibuat hanya berdasar oponi saja.
“Sekarang ini banyak kan sliweran informasi baik tulis atau yoetub yang asal muat saja, dengan ambil cuplikan-cuplikan yang asal dan seolah sesuai tapi isinya gak ada kebenarannya. Ini kan bahaya,” kata Cak Dedi.

Maka dengan sosialiasi yang benar, dengan menampilkan orang yang berkompeten dibidangnya, anggota komisi D DPRD Jatim ini optimis sosialisasi akan bahaya pelanggaran IT akan berdampak positif ketika semua stakeholder dan semua komponen masyarakat dilakukan secara berkesinambungan. Harapannya masyarakat bisa membedakan antara berita atau informasi yang layak di publikasi atau tidak.

“Berita-berita yang sentimentil yang negatif harus ada binaan-binaan dari orang yang kompoten dalam hal ini pakar hukum elemen hukum harus memberikan pemahaman pelanggaran IT,” pungkasnya. nang