Kasus ketiga adalah Formula E yang dikaitkan dengan Anies Baswedan. Seberapa banyak publik yang tahu kasus ini? Dan seberapa besar yang yakin ada korupsi dalam kasus ini? Bagaimana efeknya terhadap Anies Baswedan karena kasus ini terjadi di Jakarta ketika Anies menjadi gubernur?
Pemberhentian Prabowo sebagai Tentara
Untuk kasus Prabowo diberhentikan dari dinas tentara, hanya ada 24 persen publik yang mengetahui kasus ini. 76 persen atau kebanyakan orang tidak tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas tentara.
Saiful menyatakan bahwa pada tingkat basic saja (pengetahuan publik), isu ini bukan isu yang besar. Lalu apakah yakin bahwa keputusan presiden BJ Habibie memberhentikan Habibie atas dasar rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) itu sebagai keputusan yang benar? Ada 46 persen publik yang yakin dan 39 persen tidak yakin Prabowo diberhentikan dengan benar. Masih ada 15 persen belum menjawab.
Saiful menegaskan bahwa dari 24 persen yang tahu kasus pemberhentian Prabowo dari dinas tentara, keyakinan publik bahwa pemberhentian itu benar atau tidak hampir terbelah, namun lebih banyak yang yakin bahwa keputusan itu benar.
Dari yang tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas militer karena dinilai bertanggungjawab atas penculikan sejumlah aktivis 1997-1998, 38 persen memilih Ganjar, 32 persen Prabowo, dan 24 persen Anies. Masih ada 6 persen yang tidak menjawab. Sementara yang tidak tahu, 35 persen memilih Ganjar, 34 persen Prabowo, 19 persen Anies, dan 11 persen tidak jawab.
Dari yang yakin keputusan pemberhentian Prabowo dari dinas militer sebagai keputusan yang benar, 46 persen memilih Ganjar, memilih Prabowo 25 persen, dan memilih Anies juga 25 persen. Ada 4 persen yang belum tahu. Sebaliknya, yang tidak yakin keputusan itu benar lebih banyak yang memilih Prabowo (42 persen), dibanding yang memilih Ganjar 30 persen, dan Anies 23 persen. Masih ada 5 persen yang tidak jawab atau tidak tahu.
Saiful menjelaskan bahwa, isu pemberhentian Prabowo sebagai tentara karena kasus penculikan aktivis memiliki pengaruh pada elektabilitas calon presiden.
“Kalau jumlah orang yang tahu kasus Prabowo diberhentikan dari dinasnya naik, maka jumlah orang yakin bahwa keputusan pemberhentian itu benar juga akan naik. Kalau jumlah yang yakin naik, efeknya juga akan makin besar bagi pemilih. Efeknya akan positif pada Ganjar dan negatif pada Prabowo,” papar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri tersebut.
Karena itu, menurut Saiful, jika isu ini besar, akan jadi masalah untuk Prabowo. Karena itu harus dijelaskan sebaik-baiknya apa yang terjadi pada 1997-1998 tersebut.
33 Persen Publik Percaya Ganjar Terlibat Korupsi E-KTP
Untuk kasus E-KTP, survei ini menunjukkan yang tahu atau pernah mendengar pendapat bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP hanya 18 persen dan 82 persen yang tidak tahu. Dari yang tahu, yang percaya dengan pendapat tersebut 33 persen, yang tidak percaya 46 persen, dan tidak jawab 21 persen.
Saiful menyatakan bahwa penilaian publik atas kasus ini berbeda dengan kasus pemberhentian Prabowo. Pada kasus E-KTP, lebih banyak yang tidak percaya pandangan bahwa Ganjar terlibat dibanding yang percaya.
“Kalau pun yang tahu naik, yang tidak percaya kemungkinan tetap akan lebih banyak kalau polanya seperti ini,” urai Saiful.
