Namun, tantangandalammengimplementasikankebijakaniniadalahmemastikanbahwainfrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk pengolahan bijih nikel tersedia dan dapat diakses secara efisien. Selain itu, perlu ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan nikel yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan industry nikel nasional.
Selain mengulas kontroversi larangan ekspor bijih nikel, Faisal Basri juga membahas transformasi ekonomi Indonesia yang lebih luas. Ia mencatat bahwa meskipun Indonesia telah berubah dari negara agraris, namun belum sepenuhnya menjadi negara industri. Menurutnya, terdapat kesenjangan dalam pola transformasi ekonomi yang telah dialami Indonesia, dengan pergeseran yang tajam dari sektor agraris ke sektor jasa, dan hal ini menjadi perhatian penting dalam perkembangan ekonomi negara ini.
Faisal Basri menyoroti kurangnya kebijakan industrialisasi sebagai salah satu kendala dalam proses transformasi ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerintah lebih cenderung menerapkan kebijakan hilirisasi, yang mengedepankan pengolahan lebih lanjut dari bahan mentah, seperti bijih nikel.
Kebijakan hilirisasi, sementara penting untuk meningkatkan nilai tambah dalam industri, juga harus sejalan dengan upaya untuk menciptakan industri-industri baru yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memajukan sektor industri di Indonesia.
Kontroversi seputar larangan ekspor bijih nikel yang diungkapkan oleh Faisal Basri menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam pemerintahan Indonesia terkait kebijakan ini. Implikasi dari larangan ekspor ini mencakup potensi kenaikan harga nikel di pasar global dan dampaknya pada berbagai sektor industri, termasuk industry mobil listrik.
Selain itu, isu yang lebih besar adalah tantangan dalam mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Negara ini telah beralih dari negara agraris ke negara jasa, tetapi masih perlu upaya lebih lanjut untuk menjadi negara industri yang berkembang pesat. Diperlukan kebijakan yang bijaksana dan komprehensif untuk mencapai tujuan ini, yang dapat menggabungkan prinsip hilirisasi dengan strategi pengembangan industri yang kuat.
