Oleh: ANDHIKA WAHYUDIONO

Penulis adalah Dosen UNTAG Banyuwangi

Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebenarnya tidak sepakat dengan larangan tersebut. Namun, Faisal merasa terpinggirkan karena ia membeberkan pertemuan mereka. Menurutnya, pertemuan tersebut bukanlah sebuah rahasia karena isinya berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam sebuah publikasi kajian di Jakarta, Faisal Basri mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan Menteri Luhut Panjaitan dan mengungkapkan bahwa Luhut sebenarnya tidak setuju dengan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pemerintah. Faisal menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak rahasia dan hanya membahas masalah publik terkait ekonomi dan industri di Indonesia. Ia menekankan bahwa tidak ada rahasia dalam pembicaraan mereka, dan hal ini adalah perbincangan terbuka tentang masalah publik yang tidak melibatkan masalah pribadi Luhut.

Faisal Basri juga menjelaskan bahwa salah satu alas an Luhut Panjaitan tidak setuju dengan larangan ekspor bijih nikel adalah karena potensi kenaikan harga nikel di pasar global. Menurutnya, jika harga nikel melonjak, hal ini bias berdampak negatif pada industry mobil listrik. “Kalau harga nikel mahal maka mulai sekarang perusahaan mobil listrik menjauh dari nikel,” jelasnya.

Upaya CNNIndonesia.com untuk menghubungi Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, guna mendapatkan tanggapan terkait pernyataan Faisal Basri belum membuahkan hasil hingga berita ini dipublikasikan. Meskipun demikian, pernyataan kontroversial Faisal Basri mengenai larangan ekspor bijih nikel telah menimbulkan pertanyaan dan perdebatan tentang kebijakan pemerintah dalam hal ini.

Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya bagi industry nikel di dalam negeri, tetapi juga dalam skala global. Bijih nikel merupakan bahan baku yang penting untuk produksi stainless steel, baterai, dan berbagai komponen elektronik. Oleh karena itu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat mempengaruhi berbagai sektor industri yang bergantung pada bahan baku ini.

Salah satu implikasi utama dari larangan ekspor ini adalah potensi kenaikan harga nikel di pasar global. Indonesia adalah salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia, dan larangan ekspor dapat mengurangi pasokan global. Dengan penurunan pasokan, harga bijih nikel dapat naik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi biaya produksi berbagai produk yang menggunakan nikel sebagai bahan baku.

Selain itu, larangan ekspor bijih nikel juga dapat berdampak negatif pada industry mobil listrik. Nikel adalah salah satu komponen kunci dalam pembuatan baterai mobil listrik. Jika harga nikel melonjak, hal ini dapat mengakibatkan kenaikan biaya produksi baterai, yang dapat membuat mobil listrik menjadi lebih mahal bagi konsumen. Dengan harga yang lebih tinggi, adopsi mobil listrik dapat terhambat, yang mungkin tidak sejalan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Di sisi lain, larangan ekspor bijih nikel dapat memberikan dorongan bagiindustripengolahannikel di dalam negeri. Dengan membatasi ekspor bijih mentah, pemerintah berharap untuk mendorong investasi dalam fasilitas pengolahan bijih nikel di Indonesia. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri.

Namun, tantangandalammengimplementasikankebijakaniniadalahmemastikanbahwainfrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk pengolahan bijih nikel tersedia dan dapat diakses secara efisien. Selain itu, perlu ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan nikel yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan industry nikel nasional.

Selain mengulas kontroversi larangan ekspor bijih nikel, Faisal Basri juga membahas transformasi ekonomi Indonesia yang lebih luas. Ia mencatat bahwa meskipun Indonesia telah berubah dari negara agraris, namun belum sepenuhnya menjadi negara industri. Menurutnya, terdapat kesenjangan dalam pola transformasi ekonomi yang telah dialami Indonesia, dengan pergeseran yang tajam dari sektor agraris ke sektor jasa, dan hal ini menjadi perhatian penting dalam perkembangan ekonomi negara ini.

Faisal Basri menyoroti kurangnya kebijakan industrialisasi sebagai salah satu kendala dalam proses transformasi ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerintah lebih cenderung menerapkan kebijakan hilirisasi, yang mengedepankan pengolahan lebih lanjut dari bahan mentah, seperti bijih nikel.

Kebijakan hilirisasi, sementara penting untuk meningkatkan nilai tambah dalam industri, juga harus sejalan dengan upaya untuk menciptakan industri-industri baru yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memajukan sektor industri di Indonesia.

Kontroversi seputar larangan ekspor bijih nikel yang diungkapkan oleh Faisal Basri menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam pemerintahan Indonesia terkait kebijakan ini. Implikasi dari larangan ekspor ini mencakup potensi kenaikan harga nikel di pasar global dan dampaknya  pada berbagai sektor industri, termasuk industry mobil listrik.

Selain itu, isu yang lebih besar adalah tantangan dalam mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Negara ini telah beralih dari negara agraris ke negara jasa, tetapi masih perlu upaya lebih lanjut untuk menjadi negara industri yang berkembang pesat. Diperlukan kebijakan yang bijaksana dan komprehensif untuk mencapai tujuan ini, yang dapat menggabungkan prinsip hilirisasi dengan strategi pengembangan industri yang kuat.