Aktifis LIRA prihatin minim nya honor yang diterima oleh relawan yang tidak sebanding dengan kerja lapangan yang berat, “Saya sedih kalau honornya kecil begitu, harusnya itu anggota DPRRL RI juga Provinsi ya diajak bicara. Minta anggaran nya diperjuangkan. Apalagi ini kan tahun politik. Kuncinya kan komunikasi gimana caranya honor mereka tidak hanya 100 ribu potong pajak jadi hanya 90 ribuan, ” ungkap nya.
Penghargaan atas pekerja bencana seperti Tagana menurut Umik syahrok, mestinya bisa ada tambahan selain honor, “Misal di BLK ada pendamping untuk MTU, mereka bisa dapat hingga 500 ribu. Makanya saya berharap Raperda tentang kebencanaan bisa segera dibahas,” kata Politisi PKB asal Jember ini.
Sementara Anggota Komisi E asal Pacitan Siti Mukiyarti mengatakan, kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Trenggalek sebetulnya sudah bagus. Upaya preventif juga sudah dilakukan dan itu bisa mengurangi potensi bencana alam terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari kejidian bencana yang berkurang.
Ia menuturkan, saat ini, BPBD Trenggalek sudah mulai melakukan pelatihan kepada masyarakat desa agar nantinya dapat menjadi relawan tak kala bencana terjadi dan menjadi desa tangguh bencana. Mukiyarti mengatakan sudah ada 55 desa yang diberikan latihan dan sosialisasi dari total 152 desa yang yang tersebar di 13 kecamatan.
Namun demikian untuk melakukan giat kerelawanan, mereka harus juga dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai. Nah, hal tersebut yang menurutnya masih kurang.
“Peralatan dari relawan, ada helm, pakaian pengaman, dan alat-alat lainnya yang itu masih kurang untuk relawan Kabupaten Trenggalek terutama untuk TRC (Satuan Tugas Tanggap Bencana),” katanya.
Tidak hanya itu, penghargaan kepada para relawan juga harus diberikan dengan layak. Mereka yang menjadi relawan juga mempunyai tanggungan keluarga yang perlu diperhatikan. Mukiyarti menyebut bahwa nominal uang yang diberikan pemerintah kepada para relawan yang ada di bawah sangat sedikit, bahkan angkanya tak lebih dari seratus ribu setiap kali ada bencana terjadi.
“Tadi disampaikan hanya seratus ribu sudah kepotong PPH hanya menerima 94 ribu.
Ini butuh perhatian penuh dari pemerintah Jatim dan juga pemerintah Trenggalek, Komisi E sih sudah sepakat untuk membantu memperjuangkan,” pungkasnya.
Minimnya penghargaan atas relawan Bencana ini diakui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Jatim, untuk tenaga relawan bencana di daerah masih mendapat honor yang sesuai kemampuan Pemerintah daerah setempat, “Kalau untuk Provinsi (Jatim) kita pemenuhan personel itu dengan tenaga kontrak, PTT yang kita ajukan masuk PPPK dengan lulus tes tentu ya, sehingga bisa mendapat gaji sesuai UMR. Untuk relawan di daerah ya memang harus disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah kabupaten kota setempat, padahal mereka harus siap on call 24 jam,” jelas Sigit. Nang.
