SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Jawa Timur (DPD MAPPI Jatim) menggelar Penebaran Benih Ikan dalam rangka HUT ke-42 MAPPI. Giat tersebut dilaksanakan di pelataran pinggir Monumen Kapal Selam (Monkasel) dekat Sungai Kalimas Surabaya. Selasa, (17/10/2023) pagi.
Hadir Ketua 1 DPN MAPPI, Guntur Pramudiyanto dalam acara tersebut, ia mengatakan, MAPPI sendiri membedakan satu laporan penilaian antara Juru Taksir dan Profesi Penilai. Juru Taksir lebih kepada karena pengalaman, kebiasaan, dan tidak terikat Kode Etik / Standarisasi profesi penilai. Sedangkan untuk Profesi Penilai karena berdasarkan pendidikan dan keilmuan, hal itu juga mendapat sertifikat dari MAPPI.
“Dalam giat ini, kami juga menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU Penilai) berharap cepat dibahas dan dirampungkan. Kami dibantu oleh Kemenkeu masuk ke Prolegnas prioritas tahun ini. Harapannya ada partai / wakil kita di DPR RI mendengar masalah Profesi Penilai ini. Surat pun udah kita kirimkan. Saat ini berharap ada Surat Presiden (Surpes) yang akan dibahas. Tetapi kalau pakai Asosiasi yang harus vote, kita gak ada dana,” ungkap Guntur.
Rangkaian acara MAPPI ini, lanjut Guntur, beberapa di kota lain sudah melaksanakan penanaman pohon. Kini di kota Surabaya melakukan bersih lingkungan, mencoba berbagi dengan alam lewat menebarkan benih ikan di Sungai Kalimas Surabaya.
“Kegiatan MAPPI selanjutnya juga besok hari Rabu hingga Jumat, ada seminar dan webinar. Nanti puncak kegiatan HUT ke-42 MAPPI di lapangan parkir Delta Plaza hari Sabtu (21/10), ada senam bersama dengan masyarakat dan hiburan. Harapannya dengan rangkaian panjang kegiatan HUT ini, semua kalangan jadi satu merasakan manfaat bersama dengan kehadiran Profesi Penilai,” tuturnya.
Makna menebar benih ikan ini, kata Guntur, bagi Profesi Penilai mencoba berbagi dengan alam. Pihaknya berbuat untuk kesejahteraan lingkungan, tidak untuk kepentingan seorang, melainkan melakukan kegiatan positif para Penilai bermanfaat untuk alam dan sekitarnya.
Ditanya soal Prodi keilmuan Penilai di Perguruan Tinggi, “Kita hanya punya di UGM itu pun di Pascasarjana S2 dan Diploma, kemudian USU (Universitas Sumatera Utara di Medan, hanya di S2 dan Diploma. Sementara untuk di kota Surabaya, kita coba menawarkan kepada Unair, masih dalam tahap kajian untuk membuka prodi tersebut. Harapannya Prodi ini ada di 5 kota besar pada Perguruan Tinggi (PT) tersebut di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, kendala dalam pembentukan Program Studi (Prodi) Penilai ini lebih karena pengakuan profesi penilai. Karena multidisiplin ilmu PT harus fakultas, jurusan, hingga akhirnya kajian tersebut pernah dikeluarkan Kemenristekdikti RI.
“Kata Dikti, prodi kepenilaian ini pohon ilmunya ada di Fakultas Ekonomi (FE). Makanya, pengakuan Dikti menempatkan prodi Penilai kita berada di FE UGM dan FE USU. Sebelumnya, kami juga terus melakukan kajian dengan pihak Unair, diarahkan ke fakultas Ekonomi. Insyallah ini udah clear dari Kemenristekdikti untuk ditempatkan di FE,” tambah dia.
Ditambahkan Guntur, “Kalau dari pemerintah sendiri, sampai saat ini profesi penilai belum diakui. Namun pada masyarakat, pengguna jasa seperti Perbankan, Pegadaian, Pengadaan Tanah, semua memakai Penilai. Diharapkan pemerintah mengakui MAPPI sebagai suatu identitas profesi, sama halnya dengan profesi Advokat, Akuntan, dan lain-lain,” tegasnya.
Peogram yang tengah dipersiapkan MAPPI dalam jangka panjang yakni SDM (Sumber Daya Manusia). Mencetak penilai dari asosiasi ini (MAPPI -red) harus diupayakan dengan melibatkan beberapa Perguruan Tinggi.
