“Sekarang ini teknologi sudah maju yang penting itu hadir di paripurna bukan absensi tanda tangan tapi tidak ikut paripurna, sehingga bisa memudahkan anggota DPRD Jatim bisa beraktivitas di dapil,” jelasnya.
Ia mengakui penyampaian laporan itu masalah teknis bisa disampaikan atau diserahkan karena esensinya sudah diterima oleh pimpinan paripuna. Namun bagi F-PAN khusus pandangan akhir harus dibacakan langsung.
“Saya kira sudah bukan jamannya laporan laporan itu paperles karena sudah ada teknologi menggunakan soft copy juga bisa dibaca anggota melalui handphone sehingga lebih efisien,” tegas anggota Komisi A DPRD Jatim ini.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dikonfirmasi tingkat kehadiran anggota DPRD Jatim yang makin memprihatinkan mengaku bahwa itu tidak lepas dari masuknya tahun politik, “Ini kan masuk tahun politik, Deklarasi Pilpres dan cawapres serta pendaftaran ke KPU juga berlangsung, jadi banyak Partai-partai yang kader-kadernya harus ikut, termasuk 2 pimpinan dewan yaitu Pak Iskandar dan Pak Sadad.,” kata Politisi PKB ini.
Anik berdalih, rapat paripurna (24/10/2023 ini tidak mengambil keputusan, “Ini kan tidak ambil keputusan, jadi tidak apa-apa tidak Quorum,” pungkasnya.
Uniknya para wakil rakyat ini mulai mencari jalan agar tidak harus hadir ke dewan mengikuti sidang Paripurna, mengingat tahun politik mereka harus ada di dapilnya, caranya dengan pola daring alias zoom online, “Jaga dapil mas,” ungkap seorang anggota dewan yang enggan disebut namanya. Tahu politik sepertinya menjadi tahun kemalasan para wakil rakyat untuk ikut sidang paripurna. Pakai zoom ? Bisa jadi meraka kangen dengan suasana saat Covid 19 lalu. Ada ada saja ! Nang
