Oleh : Prof. Dr. Warsono, M.S.
Menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 suara yang mengkritisi sikap presiden Jokowi semakin menguat. Para guru besar dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, semakin gencar menyuarakan keprihatinan, atas proses pemilu yang dianggap kurang adil dan etis.
Apa yang disuarakan oleh kalangan kampus tersebut tidak seiring dengan apa yang terjadi di masyarakat bawah. Mereka terkesan menikmati bansos yang dibagikan oleh Jokowi, tanpa peduli dengan proses yang melatar belakangi.
Dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak azasi manusia, yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga wajar jika mucul pendapat yang beragama baik sebagai kritik, keprihatinan, himbauan maupun dukungan terhadap pemerintah, khususnya Jokowi.
Dalam kontek pemilu, khususnya pilpres, kebebasan bukan hanya dalam berpendapat, tetapi juga dalam memilih calon presiden dan wakilnya. Setiap orang bebas memilih siapa dari calon yang ada.
Meskipun demikian, kebebasaan tersebut dibatasi oleh calon yang diusulkan partai politik dan telah ditetapkan oleh KPU. Kita tidak bisa memilih orang di luar yang telah ditetapkan oleh KPU.
Adanya keterbatasan calon yang bisa dipilih, dapat menimbulkan pandangan pro dan kontra. Bagi partai yang mengusulkan dan para pendukungnya tentu calonnya adalah yang terbaik, setidaknya lebih baik dibandingkan dengan calon lain.
Namun keterbatasan jumlah calon, juga bisa menimbulkan pandangan bahwa tidak ada calon yang baik, sehingga mereka mengambil sikap politik dengan cara golput.
Meskipun golput bukan sikap yang baik dalam proses demokrasi, bisa saja muncul sebagai reaksi atas buruknya calon yang ada. Mereka berpendapat bahwa semua calon tidak ada yang baik, sehingga tidak memilih.
Untuk itu, Franz Magnis Suseno menyarankan bahwa, jika tidak bisa memilih yang terbaik, setidaknya bisa menghindari agar bukan yang terburuk yang terpilih. Dengan tidak golput, berarti telah ikut berpartisipasi untuk mencegah yang terburuk menjadi pemenang.
Pendapat seseorang terhadap calon dipengaruhi oleh pemikiran, pengalaman, dan lingkungan sosial mereka. Setiap anak telah ditanami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir mereka.
Berger telah menjelaskan bahwa, anak dikonstruk oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Meskipun, dia tidak selalu tunduk kepada nilai-nilai tersebut, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh kontruksi sosial yang melingkupi.
Pengalaman akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap masing-masing calon. Bagi mereka yang memiliki pengalaman yang baik dan menyenangkan dengan calon, tentu akan memiliki kesan dan penilaian yang baik. Tetapi bagi mereka yang memiliki pengalaman buruk dan tidak menyenangkan dengan calon, tentu memiliki penilaian yang kurang baik.
Di sisi lain, pemikiran seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dicapai. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentu tidak sama dengan mereka yang berpendidikan SD.
Faktanya 51% rakyat Indonesia tingkat pendidikannya masih pada level SMP ke bawah. Hal ini jelas mempengaruhi cara berpikir mereka. Bagi yang berpendidikan rendah belum tentu semua paham tentang hukum dan sistem ketatanegaraan.
Namun mereka tentu memiliki kecerdasan (pemikiran) sendiri dalam menentukan pilihannya. Kadang mereka tidak peduli siapa yang akan terpilih menjadi presiden, yang mereka pikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup hari ini.
