Menilik Unsur Pidana UU TPKS Kasus Ketua KPU yang Dipecat DKPP, “Kau yang Berjanji, Kau yang Mengingkari”

- Editor

Minggu, 7 Juli 2024 - 22:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Nova Ernny Rumondor, S.H.

Penulis adalah Ketua Umum Komite Suara Perempuan Indonesia (KSPI).

Skandal Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang dikenakan sanski berat karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) atas tindak asusila dalam jabatan yang berujung Putusan Pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi cerminan betapa urusan libido seksual dapat menutup mata seorang pejabat penyelenggara urusan negara hingga kariernya hancur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perbuatan Ketua KPU yang dipecat oleh DKPP dalam Putusan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Di dalam Putusan anggota DKPP mengungkapkan, terdapat lima poin yang dijanjikan Hasyim tapi tidak dipenuhi (ingkari) karena tak bisa menikahi korban. 1). Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2). Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak Rp 30 juta per bulan. 3). Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4). Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapa pun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. 5). Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal satu kali dalam sehari selama seumur hidup.

Karena janji tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan asusila Ketua KPU tersebut “tidak dapat dikatakan perbuatan suka-sama suka (konsensual)” tetapi merupakan tindak pidana di mana Pelaku “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya” sehingga memenuhi Unsur Pidana dalam Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS).

Dengan demikian hubungan seksual yang terjadi sebenarnya berdasarkan tipu muslihat sehingga menurut Pasal 6 UUTPKS disebut “Pelecehan Seksual Fisik” dengan sanksi berat dalam Pasal 6 huruf c yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta.

Sebenarnya menurut catatan sejarah kasus runtuhnya karier Orang Kuat karena perempuan sudah terjadi sejak zaman Nabi-nabi, catatan peristiwa Samson dan Delila, dimana kekuatan Samson dapat tumbang hanya karena seorang perempuan, seharusnya membuat penyelenggara Negara tidak memandang perempuan dengan sebelah mata.

Bagi Perempuan seperti kata syair lagu “Kau yang berjanji jangan coba ingkari ”kau yang memulai jangan coba kau akhiri”, sehingga beralasan juga bagi Perempuan sebagai korban meminta pertanggungjawaban menurut hukum, salam sehat buat Perempuan Indonesia.

Berita Terkait

Perhatian dan Perlindungan Terhadap Pekerja Pers Patut Mendapat Jaminan Pemerintah
Ziarah untuk Para Wartawan yang Dibunuh dan Kisah Rumah Sakit Jiwa
Universalisasi Pesan Agama
Hasrat Ingin Melihat Misteri dari Perayaan 17 Agustus 2024 di IKN
Ponorogo: Tradisi Reog Sebagai Perekat Sosial dan Keberagamaan
Asisten pelukis Bernama Artificial Intelligence akan Melampaui Van Gogh?
Real Madrid Adalah The Beatles Bagi Klub Sepak Bola Dunia
Kritik Mahfud MD Terhadap Skema Tapera

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 12:07 WIB

Perhatian dan Perlindungan Terhadap Pekerja Pers Patut Mendapat Jaminan Pemerintah

Minggu, 7 Juli 2024 - 22:57 WIB

Menilik Unsur Pidana UU TPKS Kasus Ketua KPU yang Dipecat DKPP, “Kau yang Berjanji, Kau yang Mengingkari”

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:18 WIB

Ziarah untuk Para Wartawan yang Dibunuh dan Kisah Rumah Sakit Jiwa

Minggu, 16 Juni 2024 - 22:14 WIB

Universalisasi Pesan Agama

Minggu, 16 Juni 2024 - 05:35 WIB

Hasrat Ingin Melihat Misteri dari Perayaan 17 Agustus 2024 di IKN

Selasa, 11 Juni 2024 - 10:37 WIB

Ponorogo: Tradisi Reog Sebagai Perekat Sosial dan Keberagamaan

Kamis, 6 Juni 2024 - 12:15 WIB

Asisten pelukis Bernama Artificial Intelligence akan Melampaui Van Gogh?

Senin, 3 Juni 2024 - 09:55 WIB

Real Madrid Adalah The Beatles Bagi Klub Sepak Bola Dunia

KANAL TERKINI

KANAL MAGETAN

Disnakkan Magetan Bersama Univ. Brawijaya Gelar Lawu Fun Run

Sabtu, 20 Jul 2024 - 16:59 WIB