Jelang Sidang PHPU Presiden, Personel Kepolisian Siaga di Gedung MK

- Editor

Senin, 25 Maret 2024 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto : MKRI

foto : MKRI

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Menjelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, personel Kepolisian terlihat disiagakan untuk menjaga keamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara Mahkamah Konstituasi, Fajar Laksono menyebut, pengamanan dilakukan di dalam Gedung hingga di luar Gedung MK.

“Kalau di dalam Gedung MK ini ada 130 perbantuan dari Kepolisian, sementara di luar MK otoritas Kepolisian,” kata Fajar saat jumpa pers dengan para wartawan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terkait dengan pemasangan barrier (penghalang) beton dan kawat berduri, Fajar menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah hal yang tidak diinginkan. Selain itu, MK juga telah menertibkan lokasi parkir serta akses keluar masuknya para Hakim Konstitusi dan pemohon.

Baca Juga :  Mahkamah Konstitusi Terima 23 Pengajuan Amicus Curiae

“Sekedar upaya-upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan termasuk ketertiban parkir dan seterusnya. Akses masuknya hakim dan para pihak. Itu perlu diantisipasi,” terangnya.

Sebagai informasi, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengajukan permohonan PHPU Presiden ke MK.

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Pasangan Anies-Muhaimin mendaftarkan permohonan PHPU Presiden ke MK pada Kamis (21/3/2024) pagi. Sedangkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Ganjar-Mahfud mendaftarkan permohonan PHPU Presiden ke MK pada Sabtu (23/3/2024) sore.

Baca Juga :  Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae MK

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 1/2024), MK terlebih dahulu akan menyidangkan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK). Sidang perdana PHPU Pilpres digelar pada Rabu (27/3/2024).
Sumber; MKRI

Berita Terkait

Mahkamah Konstitusi Terima 23 Pengajuan Amicus Curiae
IALA Hingga Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK
Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden
Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae MK
Forum Mahasiswa dan Aktivis Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi
KPK Tetapkan Tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi
Dewan Kehormatan PWI Pusat: Bantuan BUMN untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 05:21 WIB

Mahkamah Konstitusi Terima 23 Pengajuan Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 - 05:12 WIB

IALA Hingga Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi “Amicus Curiae” MK

Selasa, 16 April 2024 - 23:29 WIB

Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

Selasa, 16 April 2024 - 23:18 WIB

Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae MK

Selasa, 16 April 2024 - 14:52 WIB

Forum Mahasiswa dan Aktivis Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Selasa, 16 April 2024 - 10:25 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Minggu, 14 April 2024 - 08:50 WIB

KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

Sabtu, 6 April 2024 - 20:35 WIB

Dewan Kehormatan PWI Pusat: Bantuan BUMN untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

KANAL TERKINI

KANAL MILITER

Kasau Pimpin Sertijab Delapan Pejabat Utama TNI AU

Kamis, 18 Apr 2024 - 19:59 WIB

KANAL BANGKALAN

PP Jatim Kritisi Pelayanan Kesehatan UHC di Puskesmas Bangkalqn

Kamis, 18 Apr 2024 - 17:50 WIB