“Kita butuh proses two way traffict communication. Kalau misalnya warga masyarakat Jatim ingin menyampaikan aspirasi pada senatornya tapi kalau tempatnya tidak representatif ya kurang proporsional,” kata Khofifah.
Apalagi Jatim adalah provinsi yang besar dengan 38 kabupaten kota tentunya sangat banyak masyarakat yang membutuhkan wadah, sarana dan prasarana untuk menyalurkan aspirasinya salah satunya lewat senatornya.
Tidak hanya itu, salah satu pertimbangan Khofifah menginisiasi pembangunan kantor DPD RI di Jatim saat itu juga adalah karena Ketua DPD RI adalah La Nyalla Mattalitti yang merupakan senator asal Jatim.
“Nah kalau Ketua DPD RI nya dari Jatim tapi nggak punya kantor yang representatif, berarti kita yang tidak memaksimalkan fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan dari peran para senator,” tandas Khofifah.
Tidak hanya itu, pembangunan Kantor Daerah DPD RI itu merupakan sejarah baru yang ditorehkan di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga, yang diberlakukan pemerintah pusat, sejak tahun 2014 lalu.
Adanya Kantor DPD RI di Jatim, lanjut Khofifah juga diharapkan semakin memperkuat Jatim yang merupakan centre of gravity Indonesia.
