Perkuat Layanan Hukum Bidang Perdata, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Kejari Surabaya

- Editor

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada peserta JKN.

Hal itu disertai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS Kesehatan Cabang Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“BPJS kesehatan diberikan kewenangan langsung atas dasar hukum dan kepatuhan undang-undang, untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi informasi kerja kepada instansi terkait, sanksi administrasi serta melaporkan ketidakpatuhan peserta,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Hernina Agustin Arifin, Selasa (11/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hari ini kita tandatangani perpanjangan MoU dengan Kejari terkait kepatuhan Badan Usaha dan pendampingan hukum,” tambahnya.

Hernina mengungkapkan tujuan dilaksanakannya penandatangan nota kesepahaman tersebut, dalam rangka mengingatkan badan usaha di wilayah Surabaya. Agar meningkatkan komitmen dalam hal memberikan jaminan sosial kesehatan bagi para pekerjanya.

“Hingga saat ini, ada sekitar 911 Badan Usaha menunggak di wilayah Kota Surabaya. Dengan nilai tunggakannya sendiri sekitar Rp 1,5 Miliar rupiah, yang sudah kita ajukan ke Kejaksaan Negeri Surabaya dan siap untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.

Baca Juga :  Pilbup Jember PPP Pilih Beri Rekom Gus Fawait

Ia menyebutkan, bahwa di tahun 2024 ini, BPJS Kesehatan mengajukan 100 Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, guna memeriksa 100 Badan Usaha atas tunggakan iuran JKN.

“Kelancaran pembayaran saat ini menjadi tolak ukur berjalannya Program JKN, oleh sebab saya harap kedepannya tidak ada lagi Badan Usaha yang menunggak,” tegas Hernina.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Joko Budi Darmawan memberikan dukungan penuh dalam fungsi Datun (perdata dan tata usaha negara) dalam bentuk bantuan, pertimbangan dan pendampingan hukum.

Serta tindakan hukum lain untuk memaksimalkan fungsi BPJS Kesehatan, terrmasuk dalam perspektif peningkatan kapasitas masing-masing antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan.

BPJS Kesehatan selaku badan penyelenggara jaminan sosial bekerja langsung di bawah presiden telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Surabaya dalam hal kepatuhan Badan Usaha dan pendampingan hukum.

“Untuk menjalankan fungsi-fungsinya jaksa pengacara negara diberikan tugas pokok dan fungsi oleh undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia yaitu, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainya. 100 SKK dari BPJS Kesehatan ini akan kami tindaklanjuti,” tutur Joko.

Baca Juga :  Terus Diakui Kinerjanya Bank Jatim Dinobatkan Sebagai BUMD yang Inovatif dan Ekspansif

Joko menyebutkan fungsi dalam penandatangan ini bukan hanya pendampingan hukum, namun ada beberapa badan usaha dan lainnya yang masih menunggak pembayaran jaminan kesehatan para pekerjanya.

Selain itu juga jika BPJS Kesehatan ada gugatan, Kejaksaan Negeri dapat mendampingi, tidak terbatas hanya penunggakan saja.

“Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BPJS Kesehatan KCU Surabaya kepada Kejari Surabaya. Insya allah kami akan melakukan semaksimal mungkin, kami siap kalau dibutuhkan dan berharap melalui MoU ini bukan sekedar seremonial saja, setelah ini sudah menunggu 100 SKK, kita akan tindak lanjuti,” ujar Joko.

Selain Kejaksaan Negeri Surabaya, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya juga sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Ruang lingkup kerja sama itu sendiri antara lain berupa pemberian bantuan hukum dan tindakan hukum lain serta meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar peradilan. **

Reporter: Ady_kanalindonesia.com

Berita Terkait

PKS Serahkan Rekom Dukungan untuk Ikfina Cabup Mojokerto dan Ning Ika Cawali Mojokerto
Soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim  : Gus Fawait Harus Mundur dari Bacabup Jember
Danpom Koopsud I Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2024
Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga
Terus Diakui Kinerjanya Bank Jatim Dinobatkan Sebagai BUMD yang Inovatif dan Ekspansif
Pilbup Jember PPP Pilih Beri Rekom Gus Fawait
PKS Jatim Serahkan SK DPP untuk Ony Anwar dan Maidi di Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun
Siapkan Skema Untuk Menarik Investor ke Jember, Gus Fawait ingin Angka Pengganguran dan Kemiskinan Turun

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 17:48 WIB

Soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim  : Gus Fawait Harus Mundur dari Bacabup Jember

Senin, 15 Juli 2024 - 16:21 WIB

Danpom Koopsud I Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 16:12 WIB

Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga

Senin, 15 Juli 2024 - 09:23 WIB

Terus Diakui Kinerjanya Bank Jatim Dinobatkan Sebagai BUMD yang Inovatif dan Ekspansif

Senin, 15 Juli 2024 - 02:54 WIB

Pilbup Jember PPP Pilih Beri Rekom Gus Fawait

Minggu, 14 Juli 2024 - 19:56 WIB

PKS Jatim Serahkan SK DPP untuk Ony Anwar dan Maidi di Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun

Minggu, 14 Juli 2024 - 19:49 WIB

Siapkan Skema Untuk Menarik Investor ke Jember, Gus Fawait ingin Angka Pengganguran dan Kemiskinan Turun

Sabtu, 13 Juli 2024 - 12:05 WIB

Pangkoopsud I  Hadiri Malam Penganugerahan Hoegeng Award 2024

KANAL TERKINI