“Saya pikir ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Jangan sampai kebijakan ini hanya berpihak pada sekolah-sekolah negeri di perkotaan. Bagaimana dengan sekolah negeri di pedesaan, apalagi yang swasta? Fasilitas, infrastruktur, dan kualitas SDM mereka sangat berbeda,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dari tingkat dasar. “Pengarusutamaan pendidikan berbasis minat dan bakat seharusnya dimulai sejak Sekolah Dasar (SD). Jika dari hulunya belum dibenahi, kebijakan ini akan sulit diimplementasikan di tingkat SMA,” lanjut Mathur.
Menurutnya, keselarasan antara SD, SMP, dan SMA sangat penting untuk memastikan kesiapan peserta didik dan sekolah dalam menghadapi perubahan kurikulum.
“Jika tidak searah dan linier, ini akan menjadi persoalan tersendiri nantinya terkait kesiapan peserta didik dan sekolah,” tegasnya.
Mathur mengingatkan bahwa transformasi pendidikan harus menyeluruh dan merata, tidak hanya menguntungkan sebagian kecil sekolah yang sudah memiliki fasilitas memadai.
“Pemerataan akses dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini,” pungkasnya.
Dengan dukungan dan penyesuaian yang tepat, harapan untuk melihat pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan merata bisa terwujud. Kebijakan penghapusan jurusan di SMA ini bukan hanya tentang perubahan kurikulum, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Indonesia. Nang
