“Standarisasi ini telah berjalan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura. Jadi akan sangat bagus jika kita melakukan hal yang sama,” tutur Menkes Budi.
Kemudian yang kedua, agar pada program RSPPU di Jatim nantinya disediakan afirmasi untuk daerah timur dan tertinggal Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), yakni luar Pulau Jawa. Bukan hanya wilayah pelosok Jatim, tetapi juga wilayah Timur Indonesia.
Dan yang ketiga adalah dilakukan Standarisasi operasional RSPPU berupa tatakelola keuangan, tatakelola SDM-komitmen DPJP sebagai supervisor hingga tatakelola pelayanan medis dan non medis.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI dr. Yuli Farianti, Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dr. Azhar Jaya, Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih.
Juga ada Ketua Konsil Kesehatan Indonesia drg. Arianti Anaya, Ketua Kolegium Bedah Saraf Prof. Dr. dr. Asra Al Fauzi, Dirut RSUD Dr. Soetomo Surabaya Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Direktur RSSA Malang Dr. dr. Moch. Bachtiar Budianto, serta jajarannya.(Tim)
