SURABAYA KANALINDONESIA COM – Program Koperasi Merah Putih (KMP) akhirnya resmi diluncurkan di tengah momentum Hari Koperasi Nasional ke-78. Program ini menjadi semangat baru untuk menggerakkan perekonomian berbasis kerakyatan sebagai strategi konkret mendorong kebangkitan ekonomi pedesaan.
Menanggapi momentum penguatan ekonomi rakyat ini FPDIP DPRD Jatim menegaskan dukungan dan komitmennya untuk mengawal program ini benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP mengatakan, peluncuran ini menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, legislatif, serta gerakan koperasi dalam merajut kekuatan ekonomi berbasis gotong royong. KMP diharapkan mampu menjadi instrumen kolektif yang mendorong akselerasi ekonomi rakyat dari bawah.
“Saya meyakini dengan skema dari Presiden yang serius terhadap membangun eknomi pedesaan dan perkotaan melalui koperasi, maka ini jalan untuk Indonesia cepat maju,” ungkap Sri Untari usai menghadiri Launching Kelembagaan Koperasi Merah Putih se-Indonesia di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/07/2025).
Poitisi asal Malang yang juga, sebagai Ketua Umum Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (SBW) Malang dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur ini menuturkan pentingnya peran koperasi dalam mengatasi kemiskinan struktural, khususnya di wilayah perdesaan.
“Koperasi itu seperti sapu lidi. Jika satu, mudah patah. Tapi jika banyak, maka akan kuat dan mampu membersihkan jalan menuju kesejahteraan. Itulah prinsip gotong royong dalam koperasi yang harus terus kita tanamkan,” tuturnya.
Sri Untari lantas mensyaratkan agar KMP ini mendapat dukungan positif agar terus berlanjut, dengan sistem manajemen yang sehat, SDM yang kompeten, serta ekosistem bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat desa, terutama perempuan, untuk aktif menjadi bagian dari koperasi demi memperkuat fondasi ekonomi keluarga.
“Ketika perempuan mandiri secara ekonomi melalui koperasi, maka keluarga akan lebih kuat. Dan dari keluarga yang kuat, kita akan membentuk desa yang sejahtera,” jelasnya.
Perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini menyerukan penyegaran dalam tubuh koperasi agar bisa bersaing di era disrupsi. Mulai dari sistem keuangan, pemasaran, hingga tata kelola organisasi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Koperasi harus dikelola profesional, pengurus dan anggotanya memiliki niat yang kuar, jujur, konsisten, dan keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan secara berkala, baik usaha ataupun dalam keorganisasiannya,” tegasnya.
“Kami di Fraksi PDI Perjuangan siap menjadi jembatan antara kebutuhan koperasi dan kebijakan pemerintah. KMP harus menjadi momentum membangkitkan koperasi yang sehat, mandiri, dan berbasis komunitas,” lanjutnya.
Sri Untari baru-baru ini juga menerima penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atas dedikasinya dalam membangun koperasi berbasis perempuan yang telah memberi dampak nyata di masyarakat. Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja nyata dan ketekunan Sri Untari membesarkan Koperasi SBW Malang.
“Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Gubernur dan Dekopinwil Jawa Timur atas penghargaan ini. Ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh perempuan yang selama ini bergerak dan percaya pada kekuatan koperasi,” tuturnya.
