SURABAYA KANALINDONESIA.COM – DPRD Jatim, Senin (8/9/2025) kedatangan
Kelompok Cipayung Plus. Mereka membawa 15 tuntutan terkait berbagai persoalan yang terjadi di Jawa Timur maupun nasional untuk segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi oleh DPRD Jawa Timur, bukan dengan aksi demo dan orasi namun berdiskusi dengan para pimpinan DPRD Jatim.
Dari rombongan kelompok Cipayung Plus Jatim yang hadir diantaranya adalah Ketua DPD GMNI Jatim Hendra Prayogi, Ketua PKC PMII Jatim M Ivan Akiedozawa, Ketua PW KAMMI Jatim Edo Agasiswanto, Ketua DPD IMM Jatim Devi Kurniawan, Ketua Badko HMI Jatim, Yusuf Firdaus, Ketua PD KMHDI Jatim Tri Budi Waluyo, Komda III PMKRI Olympes Kurniawan, Korwil V GMKI Jatim Blaise Clements D Pattiselanno, Ketua SEMMI Jatim Noble E Amrullah dan PW PERSIS Jatim Robby Basyir.
Sementara dari DPRD Jatim yang menemui kelompok Cipayung Plus di ruang Banmus DPRD Jatim adalah seluruh pimpinan Dewan Jatim meliputi Musyafak Rauf (ketua), Deni Wicaksono (wakil ketua), Hidayat (wakil ketua), Blegur Prijanggono (wakil ketua), Sri Wahyuni (wakil ketua). Turut pula hadir ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansah, anggota Komisi C Pranaya Yudha Mahardika, anggota Komisi D Arisandi dan Sumardi anggota Komisi A DPRD Jatim.
Darituntutan yang disampaikan, beberapa diantaranya tidak sama dengan yang disampaikan ke DPR RI ataupun Istana.
Hendra Prayogi ketua DPD GMNI Jatim usai pertemuan mengatakan bahwa tuntutan yang sampaikan kelompok Cipayung Plus Jatim sengaja tidak sama dengan yang disampaikan Cipayung Plus ke DPR maupun istana negara.
Hal ini terkait dengan tuntutan yang berhubungan dengan isu isu kedaerahan. Dicontohkan Hendra misalnya menyangkut pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal, perbaikan kinerja BUMD Jatim, reklamasi SWL, maraknya pungli di dunia pendidikan maupun praktek tambang ilegal di beberapa daerah di Jatim.
“Hanya beberapa tuntutan yang kami adopsi karena kami menilai sudah disampaikan oleh teman-teman di pusat. Seperti MBG kami mendesak dievaluasi, lalu tambang ilegal, ketahanan pangan, koperasi merah putih, dan RUU perampasan aset ini menjadi awal perjuangan nasional jadi harus kita keluarkan juga di Jatim,” jelasnya, Senin (8/9/2025).
Khusus untuk aksi demo susulan, kelompok ini mengajak elemen yang akan melakukan aksi demo agar menjaga kondisi Jatim tetap kondusif dan aman, “Selain isu nasional, Kelompok Cipayung Plus Jatim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, pemuda, aktivis mahasiswa untuk sama-sama menjaga kondisi Jogo Jawa Timur. Kami juga mendukung tagline itu, silakan teman-teman menyampaikan aspirasi kepada DPRD kab/kota maupun bupati/walikota maupun gubernur dan DPRD provinsi, tapi yang harus dijaga adalah kondusifitas dan keamanan,” tambahnya.
Ditemui usai menemui kelompok Cipayung Plus, Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengaku mengapresiasi 15 tuntutan yang disampaikan kelompok Cipayung Plus Jatim dan siap memperbaiki kinerja pengawasan terkait berapa pun rupiah yang dikeluarkan APBD harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Usulan beasiswa khusus untuk aktivis itu bagus dan menarik. Namun harus didiskusikan secara matang sebelum direalisasikan agar tidak melanggar peraturan yang ada,” kata politikus asal Partai Gerindra.
Senada, Pranaya Yudha Mahardika anggota Komisi C DPRD Jatim juga mendorong masukan dari kelompok Cipayung Plus Jatim dalam persiapan pembahasan revisi Perda BUMD Jatim. Mengingat, salah satu upaya perbaikan kinerja BUMD Jatim yang dilakukan legislatif adalah melalui regulasi disamping melalui audit forensik independen.
