Untuk itu, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai Pasal 240 huruf e “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”.
Kedudukan Hukum
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam nasihat Hakim Panel mengatakan pada bagian kedudukan hukum disebutkan para Pemohon sebagai WNI dan pemilih yang terdaftar di DPT, namun para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atas kedudukan hukum ini. “Kesimpulan dengan kedudukan hukum ini, benarkah Saudara memiliki legal standing dengan berlakunya pasal ini, merasa dirugikan hak konstitusionalnya?” tanya Hakim Konstitusi Ridwan.
Sementara Hakim Konstitusi Arsul Sani mengungkapkan bahwa pasal yang diujikan pernah diputuskan oleh MK dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025. “Harap dilihat apakah sama dan dipelajari landasan pengujiannya. Karena Mahkamah akan melihat semuanya, apakah sama dengan perkara lainnya sehingga semangatnya harus dilapis dengan riset yang lebih kuat,” jelas Hakim Konstitusi Arsul.
Berikutnya Wakil Ketua MK Saldi juga mencermati tentang legal standing para Pemohon. “Jika diperhatikan cara bekerjanya parleman di dunia, karena ini jabatan bergantung pada dukungan publik, jadi tidak pada kemampuan. Ini soal kepercayaan orang, jadi kerugian potensi dan spesifik itu apa dan belum kelihatan di permohonan ini. Lalu mengapa pasal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945, belum ada penjelasannya,” terang Wakil Ketua MK Saldi.
Sebelum menutup sidang, Wakil Ketua MK Saldi mengatakan para Pemohon diberikan waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan permohonan. Naskah perbaikan dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Senin, 6 Oktober 2025 ke Kepaniteraan MK. Selanjutnya Mahkamah akan mengadendakan sidang kedua untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan para Pemohon.
