JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya terhadap permohonan Hanter Oriko Siregar yang mempertanyakan relevansi syarat pendidikan minimal bagi kandidat calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, dan anggota dewan yang hanya SMA sederajat. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dari Ruang Sidang Pleno MK pada Senin (29/9/2025).
Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Mahkamah menilai syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat merupakan salah satu syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang tetap dinilai konstitusional. Hal ini dapat berlaku sepanjang tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang; serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan.
Dalam permohonan ini, sambung Ridwan, meski adanya perbedaan dasar pengujian dan alasan konstitusional berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 ini, Mahkamah menilai esensi yang dimohonkan dalam perkara ini sama dengan permohonan terdahulu. Pemohon mempersoalkan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, dan memoho agar Mahkamah mengubah syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden menjadi strata satu (S-1) atau sederajat.
“Menurut Mahkamah, persyaratan yang demikian dapat diatur, sepanjang tidak mengandung unsur diskriminatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang diatur dalam Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 I ayat (2) huruf c UU 10/2016 juga konstitusional sepanjang didelegasikan oleh UUD NRI Tahun 1945,” tegas Ridwan.
Lebih terangnya lagi, Ridwan mengatakan UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur syarat calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota secara detail. Pendelegasian yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 hanya menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Oleh karenanya, persyaratan tersebut menjadi kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
Mempersempit Peluang Warga Negara
