Kemudian sehubungan dengan permohonan Pemohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan norma Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, yaitu masing-masing menjadi “berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat”, Mahkamah pun memberikan pendapat. Keinginan demikian itu, sejatinya mempersempit peluang dan membatasi warga negara yang akan mengajukan diri dan/atau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
Sebab, pada norma a quo sama sekali tidak menutup kesempatan bagi setiap warga negara yang akan mengajukan diri dan/atau partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon. Artinya, jelas Ridwan, apabila syarat pendidikan paling rendah adalah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mengajukan diri sebagai calon anggota dewan tidak hanya terbatas pada calon yang hanya tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat, melainkan juga calon yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi.
Namun demikian, apabila pemaknaan norma pasal a quo diubah sebagaimana petitum Pemohon, calon yang dapat mencalonkan atau dicalonkan hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana strata satu (S-1) atau sederajat, menurut Mahkamah, persyaratan yang demikian dapat diatur, sepanjang tidak mengandung unsur diskriminatif.
“Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota yang diatur dalam Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto UU 10/2016,” tegas Ridwan.
Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
“Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK membacakan Amar Putusan Pemohon.
Terhadap putusan ini, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari Ketua MK Suhartoyo yang menyatakan Pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan pemohon lebih lanjut dinyatakan tidak dapat diterima.
