PADANG, KANALINDONESIA.COM: Tata kelola data menjadi bagian penting dalam manajemen kebencanaan. BNPB mendorong BPBD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk mewujudkan dalam bentuk tata kelola satu data bencana di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan pengukuhan forum Satu Data Bencana (SDB) dan pengenalan sistem informasi SDB di Kota Padang pada Selasa (25/11).
Tata kelola data kebencanaan dibutuhkan para pemangku kepentingan tidak hanya sebagai data tersimpan, tetapi sangat penting dalam pengajian, perencanaan hingga pengambilan kebijakan yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Perwujudan dari tata kelola tersebut dapat tervisualisasikan ke dalam sistem informasi satu data bencana di wilayah Provinsi Sumbar. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian menyampaikan, sistem informasi satu data bencana (SDB) ini merupakan instrumen strategis dalam kebijakan di bidang kebencanaan.
Melalui sistem informasi SDB Provinsi Sumbar yang hari ini (25/11) diperkenalkan, BNPB berharap seluruh data kebencanaan mulai dari kejadian, dampak, risiko, kapasitas hingga data terpilah untuk kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan komunitas terpencil dapat dikelola secara terpadu dan transparan,” pesan Rustian dalam sambutan yang dibawakan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dra. Andi Eviana, M.Si. melalui daring, Selasa (25/11).
Di samping itu, Rustian mengatakan, langkah ini menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan satu pintu data kebencanaan yang inklusif di daerah.
Sementara itu, perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) Verania Andria mengatakan, SDB Sumbar ini merupakan salah satu role-model pertama di tingkat daerah dan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Sistem SDB ini sebagai implementasi sub-nasional pertama dari Sistem Satu Data Bencana Nasional.
“Tujuan sistem satu data bencana untuk memperkuat kebijakan dan pengurangan ancaman risiko bencana dan mendukung data terpilah untuk sensitif gender dengan dasar hukum dan kebijakan yang kuat,” tambah Verania yang disampaikan secara daring.
Sistem informasi SDB ini dapat memberikan manfaat dalam penyediaan data kejadian dan dampak bencana secara terstruktur, mutakhir dan terverifikasi. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi.
Arry mengatakan, sistem ini dapat menyatukan data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan lintas kabupaten/kota untuk menghindari duplikasi maupun ketidaksinkronan data, serta memfasilitasi analisis cepat dalam mendukung pengambilan Keputusan.
“Menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan daerah,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga mengukuhkan forum SDB. Forum ini akan mendukung dalam penyelenggaraan tata kelola data kebencanaan di Sumbar.
“Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah untuk menyatukan visi, menyamakan persepsi, dan memperkuat sinergi antar instansi dalam mengelola data kebencanaan yang akurat, mutakhir, terpilah dan dapat digunakan bersama,” pesan Sekretaris Utama BNPB.
Menurut Rustian, forum ini memiliki peran sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang memastikan standar data diterapkan secara konsisten, data terverifikasi dengan baik, data terpilah tersedia dan dimanfaatkan dalam seluruh fase manajemen bencana, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, pembiayaan, dan pengambilan keputusan di seluruh fase manajemen bencana.
“Lebih dari itu, kami berharap forum ini menjadi ruang kolaboratif yang aktif dan produktif, tidak hanya dalam mengelola data, tetapi juga dalam memajukan inovasi, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan literasi data kebencanaan di daerah,” ujar Rustian.
