Sekretaris Daerah Arry Yuswandi mengatakan, forum ini memiliki peran strategis. Melalui forum tersebut, pihaknya ingin memastikan mekanisme berbagi data berjalan secara konsisten, standar data dan metadata disepakati bersama, pembersihan, pemutakhiran, dan verifikasi data dilakukan secara berkala serta memastikan inklusivitas data, termasuk integrasi aspek gender, disabilitas dan kelompok rentan.
“Dengan keberadaan forum ini, kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif yang memungkinkan seluruh data kebencanaan dikelola secara terpadu, terstandar, dan dapat dimanfaatkan secara nyata untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
BNPB mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mewujudkan sistem informasi dan forum SDB sebagai bentuk komitmen terhadap satu data bencana. Anggota forum ini berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar yang merupakan produsen data dan memiliki tugas serta fungsi terkait kebencanaan, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat maupun pemulihan.
Pembangunan sistem informasi SDB dan pembentukan forum tersebut didukung oleh United Nations Population Fund (UNFPA) dan UN Women, melalui proyek Empower. Pada tahun ini UNFPA dengan dukungan pendanaan dari UN Women memberikan bantuan teknis kepada BNPB dan pemerintah provinsi untuk membangun dan menyelesaikan Sistem SDB Sumbar. Kolaborasi ini mencerminkan kemitraan kuat antara BNPB, Pemerintah Provinsi Sumbar, UNFPA dan UN Women untuk memastikan tata kelola data kebencanaan yang responsif gender.
