PADANG, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kota (Pemkot) Padang segera menyiapkan 80 unit rumah sebagai hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa penyediaan fasilitas ini menjadi prioritas, khususnya bagi pengungsi yang memerlukan lingkungan lebih layak karena alasan kesehatan.
Fadly Amran menegaskan, 80 unit rumah bekas penanganan COVID-19 tersedia untuk menampung warga sementara waktu.
“Saat ini kami memiliki sekitar 80 rumah pasca-COVID yang bisa digunakan sementara sebagai tempat penampungan warga,” ujar Fadly saat meninjau lokasi terdampak banjir di Tebing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Selasa (2/12/2025).
Selain menyiapkan hunian sementara, Pemkot Padang juga telah mengajukan permohonan pembangunan hunian tetap (huntap) kepada pemerintah pusat. Fadly Amran terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran, Wali Kota Fadly Amran telah menginstruksikan camat dan lurah agar segera melakukan pendataan menyeluruh. Proses pendataan ini mencakup klasifikasi tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari rusak berat, rusak sedang, hingga tidak layak huni.
“Pendataan ini bagian penting dari proses pemulihan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan diberikan sesuai kebutuhan di lapangan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus bekerja memulihkan konektivitas jaringan telekomunikasi di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Selain pemulihan teknis, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center. Posko ini berfungsi mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.
Posko Komdigi saat ini berlokasi di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh dan Komplek Kantor Gubernur Sumatra Barat. Di Sumatra Utara, Komdigi mengoperasikan tiga titik posko, termasuk sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat konferensi pers, dan titik koordinasi lapangan dengan operator seluler dan pemerintah daerah setempat.
