SIDOARJO, KANALINDONESIA.COM — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), Selasa (9/12). Aksi dilakukan dengan long march dan penyampaian orasi di tiga titik: Kantor Kejari Sidoarjo, Kantor Pemkab, dan Gedung DPRD Sidoarjo.

Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut pemerintah daerah menuntaskan 14 janji visi-misi Bupati Sidoarjo, sekaligus mendesak transparansi penanganan berbagai persoalan publik yang dinilai mangkrak.

Husein, salah satu orator, menyatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Subandi–Mimik merosot tajam dan jauh dari janji kampanye Pilkada 2024. Ia menuding berbagai kebijakan pemerintah dalam satu tahun terakhir justru melemahkan upaya pencegahan serta penindakan korupsi.

“Sidoarjo sedang mengalami krisis kepemimpinan. Infrastruktur dibiarkan rusak, banjir merendam ruas protokol dan permukiman, proyek publik molor tanpa penjelasan, dan layanan dasar berjalan setengah hati,” teriak Husein dari atas mobil komando.
Menurutnya, rakyat merasakan langsung bagaimana pemerintahan berjalan tanpa arah dan tanpa transparansi.

Massa juga menyoroti masterplan penanganan banjir yang baru dijanjikan rampung pada 2026, padahal seharusnya menjadi prioritas awal masa jabatan. “Janji-janji politik yang dulu dikampanyekan kini berubah menjadi slogan kosong,” lanjutnya.

ARSAK turut menyinggung disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai berdampak pada stagnasi kebijakan dan mandeknya pembangunan.

Pada sesi orasi berikutnya, Sigit Imam Basuki menyoroti merosotnya kepercayaan publik setelah mencuatnya dugaan keterlibatan Bupati Sidoarjo dalam kasus investasi bodong senilai Rp28 miliar.
“Kami meminta aparat penegak hukum membuka secara terang benderang status hukum Bupati. Jangan ada kompromi, jangan ada ruang gelap,” tegasnya.

ARSAK menuntut Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya bersikap jujur, terbuka, dan bebas dari intervensi politik. Mereka meminta penjelasan resmi mengenai progres penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya.

Di titik aksi DPRD, massa kembali menyoroti peran legislatif yang dianggap pasif.
Nadia Bafagih, orator ARSAK, menyebut diamnya DPRD sebagai bentuk pembiaran.
“DPRD seharusnya menjadi penyambung suara rakyat. Jika mereka diam melihat banjir, jalan berlubang, dan dugaan korupsi, itu adalah pengkhianatan terhadap masa depan Sidoarjo,” ujarnya.

Dalam penutup aksinya, ARSAK mengajak seluruh warga Sidoarjo untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih dan menagih realisasi janji-janji kepala daerah.

Reporter : Irwan

Editor : Irwan