SURABAYA KANALINDONESIA COM – Perda soal Disabilitas yang dibahas DPRD Jatim dan Pemprov Jatim diharapkan Partai Golkar Jatim menjadi role model secara nasional perhatian bagi para penyandang disabilitas, dimana Jatim tengah melakukan revisi Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, yang dianggap sudah tidak relevan
Ketua bidang Hukum dan HAM Julianto Simanjuntak mengatakan ini saat memberikan sambutan saat membuka Focus Grup discussion “Merajut Desain Perda Disabilitas Provinsi Jawa Timur” yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar DPRD Jatim, Senin (15/12/2025).
“Golkar Jatim melalui FGD ini berharap Perda ini akan menjadi role model Nasional dalam memperlakukan tenan teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dan fasilitas serta perlindungan yang sama dalam masyarakat,” ungkap Julianto Simanjuntak
Julianto Simanjuntak, menegaskan bahwa FGD ini merupakan inisiatif langsung Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, yang memandang pembaruan Perda Disabilitas sebagai kebutuhan mendesak.
“Perda Disabilitas Jawa Timur yang ada lahir tahun 2013, sementara Undang-Undang Disabilitas terbit tahun 2016. Ini jelas perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan kekosongan perlindungan hukum,” kata Julianto.
Lebih jauh bahkan Ketua DPD Golkar Ali Mufthi akan melengkapi gedung Kantor Golkar dengan fasilitas yang ramah difabel, “Pak Ketua (DPD Golkar Jatim ) menegaskan bahwa gedung Partai Golkar ini secara infrastuktur akan segera dilengkapi dengan fasilitas -fasilitas yang ramah untuk menyambut teman-teman
difabel ini,” ungkap Julianto disambut tepuk tangan gembira para peserta FGD yang terdiri dari perwakilan lembaga Difabilitas.
Menurut Julianto, Partai Golkar menugaskan Bidang Hukum dan HAM untuk memfasilitasi diskusi terbuka dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas penyandang disabilitas.
FGD tersebut melibatkan perwakilan APINDO, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Komisi E DPRD Jawa Timur, serta lebih dari 20 komunitas penyandang disabilitas dari berbagai daerah.
“Kebutuhan penyandang disabilitas hanya bisa dijelaskan oleh mereka sendiri. Karena itu, suara komunitas difabel harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan naskah akademik perda ini,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, isu kesejahteraan menjadi perhatian utama, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Julianto menyinggung ketentuan kuota kerja, yakni 1 persen di sektor swasta serta 2 persen di BUMD dan BUMN, yang dinilai belum sepenuhnya berjalan merata.
“APINDO menyampaikan bahwa beberapa perusahaan sudah mulai menjalankan ketentuan ini. Namun implementasinya masih perlu diperluas dan diawasi,” katanya.
Selain ketenagakerjaan, aspek aksesibilitas fasilitas publik juga menjadi sorotan. Julianto mengakui, Kota Surabaya mulai menunjukkan kemajuan dengan adanya parkir khusus, guiding block, dan fasilitas di transportasi publik. Namun kondisi tersebut belum dirasakan secara merata di kabupaten/kota lain.
Bahkan, dalam FGD terungkap masih kuatnya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Madura.
“Ada cerita bahwa keluarga masih merasa malu memiliki anggota keluarga disabilitas. Ini stigma yang harus kita lawan bersama. Perda tidak boleh hanya bicara fasilitas, tapi juga soal memanusiakan manusia,” tegas Julianto.
Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok lemah, melainkan individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi. “Banyak dari mereka intelektual, profesional, bahkan advokat yang vokal memperjuangkan hak-haknya. Negara wajib hadir memberi ruang dan perlindungan,” ujarnya.
