FGD ini juga menghadirkan penulis naskah akademik, Adam, agar masukan dari seluruh peserta dapat langsung diintegrasikan dalam desain regulasi.
Julianto menegaskan, penyusunan Perda Disabilitas ke depan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan tidak lagi mengulang praktik penyusunan regulasi yang minim pelibatan komunitas terdampak.
“Kami tidak ingin perda ini disusun tertutup lalu diperdebatkan ulang. Harapannya, pemerintah langsung memiliki regulasi yang komprehensif, selaras dengan undang-undang, putusan MK, dan bersifat futuristik,” katanya.
DPRD Jatim menargetkan revisi rampung semester pertama 2026, dengan fokus pada aksesibilitas, pendidikan inklusif, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan partisipasi penuh komunitas difabel dalam penyusunan aturan baru yang lebih adaptif dan berpihak pada hak-hak disabilitas. Nang
