PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, memberikan perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah Kecamatan Jenangan dan Ngebel.
Lisdyarita mengimbau para penambang untuk mengutamakan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan guna mencegah terjadinya bencana alam serta permasalahan hukum.
Plt Bupati menekankan pentingnya langkah reklamasi atau penanaman kembali di area bekas tambang, terutama yang berlokasi di daerah aliran sungai.
Menurutnya, pemanfaatan lahan bekas tambang dengan tanaman produktif seperti buah-buahan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis lahan.
“Itu bisa (ditanami) tanaman buah. Nah, ketika tanaman buah kalau panen kan bisa dinikmati masyarakat juga,” ujar Lisdyarita.
Terkait risiko bencana, Lisdyarita mengutarakan kekhawatirannya jika lahan bekas tambang tidak segera ditanami kembali. Hal ini merujuk pada potensi banjir dan longsor yang dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi pertambangan.
“Kalau tidak segera ditanam, kalau ini kan karena di bibir sungai ya, jadi ya jangan sampailah kejadian kayak gitu (banjir),” ucap Lisdyarita saat mengkuti penanaman bibit pohon di sepadan sungai yang berada di Dukuh Puyut, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kamis(18/12/2025).
Secara khusus, Plt Bupati menyoroti kondisi di wilayah Ngebel yang memiliki karakteristik geografis berupa telaga. Dirinya merasa cemas dengan adanya pergerakan tanah yang dipicu oleh aktivitas tambang yang masif, mengingat kedalaman pasti telaga yang masih bersifat estimasi.
“Yang saya takutkan yang di Ngebel itu. Saya agak ngeri yang di Ngebel karena bekas tambang banyak itu. Di mana kalau itu ada terus pergerakan terus, takutnya kita kan sampai hari ini kedalaman dari Telaga Ngebel itu masih kurang lebih,” ungkapnya.
Lisdyarita meminta para pelaku usaha pertambangan untuk lebih berhati-hati dalam memilih lokasi dan menjalankan operasinya sesuai regulasi yang berlaku.
Ia berharap kerja sama dari semua pihak agar potensi bencana dapat diminimalisir di wilayah Ponorogo.
