JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Di tengah dinamika politik nasional yang kian bergejolak, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Melihat Indonesia”. Forum ini menjadi ruang refleksi kritis untuk membedah kondisi demokrasi dan penegakan hukum yang dinilai tengah menghadapi ujian serius.
Tak sekadar seremoni, partai berlambang banteng moncong putih itu menghadirkan tokoh nasional Prof Dr Hardjono, mantan Anggota Dewan Pengawas KPK sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dua periode. Diskusi digelar di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Jombang, Sabtu (31/1/2026), dan diikuti ratusan kader serta mahasiswa.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang Sumrambah menegaskan, diskusi tersebut menjadi upaya menyamakan persepsi dalam membaca realitas kebangsaan yang tengah berkembang. Menurutnya, kondisi demokrasi dan penegakan hukum saat ini menuntut keberanian untuk dibedah secara jujur dan objektif.
“Kita perlu membedah fakta, apa yang sebenarnya sedang terjadi hari ini. Harus ada langkah strategis agar cita-cita keadilan sosial tidak berhenti sebagai slogan,” kata Sumrambah.
Mantan Wakil Bupati Jombang itu menyebut kehadiran Prof Hardjono penting untuk membuka cakrawala kader dan generasi muda, khususnya dalam memahami dinamika kekuasaan serta tantangan demokrasi di balik layar.
Sumrambah juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai berupaya melencengkan arah cita-cita proklamasi. Ia mengingatkan bahwa perjuangan mewujudkan Indonesia yang adil dan berdaulat bukan perkara mudah.
“Mencapai Indonesia yang sentosa itu berat. Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan semangat nasionalisme. Bagi kami, membumikan Pancasila adalah harga mati,” tegasnya.
Ia pun menyerukan pentingnya soliditas kaum nasionalis di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Menurutnya, perpecahan internal justru akan melemahkan daya tahan bangsa.
“Tidak boleh ada lagi faksi-faksi. Tantangan ke depan semakin berat. Kalau kaum nasionalis tidak bersatu, Indonesia Raya yang kita cita-citakan akan sulit dipertahankan,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dinamis saat sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik serta pertanyaan terkait integritas lembaga negara yang belakangan kerap menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Prof Hardjono menekankan pentingnya penguatan etika dan independensi lembaga hukum. Menurutnya, kode etik bukan sekadar aturan formal, melainkan fondasi utama untuk menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan publik.
“Institusi hukum yang kuat hanya bisa berdiri di atas independensi dan integritas. Tanpa itu, demokrasi akan kehilangan ruhnya,” ujar Prof Hardjono dalam paparannya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Andika Dwi Fahyono mengatakan diskusi kebangsaan tersebut akan digelar secara rutin setiap bulan. Kegiatan ini menjadi salah satu inisiasi kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Jombang.
“Harapannya, seluruh kader PDI Perjuangan Jombang tetap menjunjung tinggi ideologi partai dan berpihak kepada masyarakat atau wong cilik. Forum ini akan terus digelar untuk mengawal arah demokrasi dari tingkat akar rumput,” pungkas Andika.
