JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Kabupaten Jombang, Hartono, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengelolaan keuangan dan aset koperasi yang belakangan menjadi perhatian publik.
Hartono menegaskan, persoalan yang kini dihadapi KPRI Sejahtera bermula dari dugaan tindakan sepihak manajer operasional yang membeli sejumlah aset tanah tanpa melalui mekanisme rapat pengurus maupun persetujuan anggota.
Menurutnya, seluruh kebijakan strategis di lingkungan koperasi semestinya diputuskan secara kolektif sesuai prinsip tata kelola koperasi.
“Sebagai ketua, saya tidak pernah mengambil keputusan seorang diri. Setiap kebijakan organisasi harus diputuskan melalui rapat pengurus bersama pengawas dan manajer. Bahkan, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal dua pertiga pengurus,” ujar Hartono.
Ia menjelaskan, koperasi merupakan badan usaha milik anggota yang seluruh kebijakan tertingginya ditetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pelaksanaan keputusan RAT kemudian dijalankan oleh pengurus, sedangkan operasional sehari-hari menjadi tanggung jawab manajer beserta karyawan.
Dalam struktur organisasi KPRI Sejahtera, kepengurusan harian terdiri atas Ketua I Hartono, Ketua II Solikin, Sekretaris Rahmat, Bendahara Nani, serta jajaran pengawas internal yang diisi sejumlah anggota, termasuk mantan pejabat Inspektorat.
Menurut Hartono, persoalan bermula ketika koperasi mengembangkan unit usaha kaveling tanah. Pada tahap awal, program tersebut berjalan sesuai prosedur. Pengurus menyetujui pembelian lahan di Desa Candimulyo dan Jalan Pattimura yang dinilai berhasil.
Keberhasilan itu kemudian mendorong rencana pengembangan kawasan baru di Kelurahan Jelakombo dan wilayah sekitar Perumahan Astapada pada 2012.
Namun, dalam perjalanannya, manajer operasional bernama Suyud diduga melakukan pembelian berbagai bidang tanah secara mandiri tanpa sepengetahuan maupun persetujuan rapat pengurus.
Aset-aset tersebut berada di sejumlah lokasi, antara lain Sumbermulyo, Jelakombo, Tunggorono, Mojowarno, Sumobito, Denanyar, Ploso, Bawangan, hingga Jabon.
“Kami baru mengetahui adanya pembelian tanah di berbagai lokasi tersebut sekitar tahun 2017. Seluruh transaksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus,” kata Hartono.
Tak hanya itu, Hartono mengungkapkan, manajer operasional juga diduga membuat sistem pembukuan tersendiri di luar administrasi resmi koperasi. Rekening dan pembukuan tersebut digunakan untuk menampung dana simpanan anggota, membayar jasa simpanan, hingga menutup kebutuhan operasional sejumlah unit usaha.
“Selama ini pengurus tidak mengetahui adanya pembukuan terpisah tersebut. Setelah persoalan itu terungkap, kami langsung melakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Sejak indikasi penyimpangan itu diketahui pada 2017, pengurus, kata Hartono, telah berulang kali menginstruksikan agar seluruh aset tanah yang telanjur dibeli segera dijual. Langkah itu ditempuh agar hasil penjualan dapat digunakan mengembalikan dana para penabung.
Selain melakukan evaluasi internal, pengurus juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah, untuk mencari solusi penyelesaian persoalan tersebut. Sebagai bentuk keterbukaan kepada anggota, pada 14 Juli lalu pengurus menggelar forum dialog yang dihadiri sekitar 300 penabung.
Dari pertemuan itu disepakati beberapa langkah penyelamatan koperasi, yakni penghentian pembayaran jasa simpanan mulai 1 Agustus guna mengurangi beban keuangan koperasi, pengembalian dana penabung secara proporsional (pro-rata) setelah aset tanah berhasil dijual atau dikonversi menjadi dana tunai, serta pelaksanaan evaluasi perkembangan penjualan aset setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila terdapat perkembangan signifikan.
Di sisi lain, hasil pemeriksaan Dinas Koperasi dan Inspektorat juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada KPRI Sejahtera yang harus ditindaklanjuti dalam waktu tiga bulan.
