JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada program prioritas pemerintah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam untuk memetakan celah-celah rawan korupsi. Melalui fungsi pencegahan, KPK berkomitmen memastikan program ini berjalan tanpa penyimpangan.
“Hasil kajian tersebut nantinya akan berupa rekomendasi yang kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait,” ujar Budi di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Pemetaan ini dilakukan menyusul munculnya dugaan praktik mark up atau penggelembungan harga bahan baku untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KPK juga mengarahkan fokus pengawasan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) guna mengawal efektivitas anggaran program MBG.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan mengenai mitra yang diduga kerap menaikkan harga bahan baku secara tidak wajar.
Nanik menyebutkan bahwa harga yang dipatok oleh oknum mitra sering kali melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Ironisnya, selain harga yang mahal, kualitas bahan baku yang diterima dapur SPPG dilaporkan cenderung kurang baik.
Merespons temuan tersebut, BGN telah memberikan instruksi tegas kepada perangkat di lapangan diantaranya Kepala SPPG diminta menolak permintaan harga di atas ketentuan; pengawas Keuangan wajib memperketat verifikasi anggaran; pengawas gizi harus memastikan kualitas bahan baku tetap sesuai standar bagi penerima manfaat.
